Realisasi APBN 2021 Kabupaten Berau 96,06 Persen

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Di tahun 2021, Kabupaten Berau mencatatkan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 96,06 % atau Rp 445 miliar lebih, dari Pagu APBN yang diterima Kabupaten Berau yakni Rp 464 miliar lebih. Dan masih ada sisa Rp 18 miliar lebih.

“APBN tahun 2021 telah bekerja keras mengawal pemulihan ekonomi dan belanja negara diprioritaskan untuk melanjutkan penanganan kesehatan akibat COVID-19, utamanya peningkatan supply side dan antisipasi pengadaan vaksin, program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan antara lain kartu sembako, program keluarga harapan (PKH), kartu pra kerja, dan dukungan program kegiatan sektor terdampak, perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR,” terang Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah, Jumat (25/2/2022) pagi.

Dari realisasi tersebut dapat dirincikan, untuk belanja pegawai dari pagu sebesar Rp 98.699 miliar lebih, terealisasi 99,32 % atau Rp 98.029 miliar lebih, dan masih ada sisa Rp 670 juta lebih. Untuk belanja barang dari pagu Rp 79 miliar lebih, terealisasi 95,17 % atau Rp 76 miliar lebih, dan sisa Rp 3 miliar lebih. Sedangkan untuk belanja modal dari pagu Rp 39 miliar lebih, terealisasi 97,84 % atau Rp 38 miliar lebih, dengan sisa Rp 850 juta lebih. Untuk belanja transfer DAK fisik dan Dana Desa tahun 2021 terealisasi 94,76 % atau Rp 233 miliar lebih dari pagu sebesar Rp 246 miliar lebih. Masih ada sisa sebesar Rp 12 miliar lebih.

Dana Desa tahun 2021 untuk Kabupaten Berau sebesar Rp 122 miliar lebih. Realisasi Dana Desa Reguler (Non BLT) sebesar Rp 100 miliar lebih. Untuk BLT sebesar Rp 11 miliar lebih. Untuk penanganan COVID-19 (earmarked) sebesar 8 % dari Pagu DIPA masing-masing desa sebesar Rp 9 miliar lebih. Total penyaluran Dana Desa yang telah terealisasi untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 122 miliar lebih atau 100 %. Untuk DAK fisik tahun 2021 terealisasi 90 % atau Rp 110 miliar lebih dari Pagu sebesar Rp 123 miliar lebih.

“Masih ada sisa sebesar Rp 12 miliar lebih, yang disebabkan karena hasil optimalisasi kontrak, dan kesulitan dalam pengadaan barang karena harus menggunakan produk dalam negeri dengan kandungan lokal. Seperti yang terjadi pada Dinas Kesehatan dimana jenis barang banyak mengandung komponen luar negeri, sehingga beberapa pengadaan barang ditiadakan,” tambahnya. (RIA)