Harga Mahal dan Monopoli Pengetap, BBM Subsidi Langka

oleh -280 views
Aliansi supir truk Berau dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Berau menggelar unjuk rasa, di depan Gedung DPRD Berau, Selasa (20/9/2022). (Dok)

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS-

Protes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas pada semua elemen masyarakat, juga terjadi di Kabupaten Berau. Aliansi supir truk Berau dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Berau menggelar unjuk rasa, di depan Gedung DPRD Berau, Selasa (20/9/2022). Dalam aksi itu, pengunjuk rasa, mengeluhkan kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar.

“Kelangkaan solar ini sudah menjadi tradisi di Kabupaten Berau. Karena mayoritas dikuasai pengetap, harganya menjadi mahal, bahkan bisa sampai dua kali lipat dari harga normal ketika dijual di eceran. Kami minta anggota DPRD Berau dapat segera menyelesaikan ini,” jelas Koordinator aksi, Ketua HMI Berau, Andi Alfian.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka juga memberikan rapor merah kepada DPRD Berau, karena tidak maksimal dalam bekerja. HMI juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPRD Berau yang dinilainya tidak mampu dalam melaksanakan kinerjanya. Bahkan, setiap Perda yang dibuat, tidak dilakukan uji publik lebih dulu.

“Kinerja DPRD Berau saat ini, tidak mendukung kepada masyarakat. Kami juga mendesak DPRD Berau, untuk mencabut Perda tentang penanggulangan bencana daerah. Karena penerapan perda tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan di lapangan,” tambahnya.

Salah seorang anggota DPRD Berau Wendy Lie Jaya yang bertemu dengan para peserta unjuk rasa mengatakan, apa yang dilakukan oleh HMI merupakan bentuk ekspresi mereka. Apa yang disampaikan HMI adalah hal yang wajar. Karena gerakan mahasiswa, merupakan gerakan kemanusiaan, dan itu didukung oleh DPRD Berau.

“Tidak apa-apa. Itu adalah hak setiap masyarakat Indonesia, tak terkecuali warga Berau. Dan itu juga diatur oleh Undang-undang. Sah-sah saja, pendapat mereka. Dan itu tidak dilarang, selama tidak berbuat anarkis,” jelasnya.

Untuk problem sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi yang dikeluhkan aliansi supir truk itu, memang benar. Terutama untuk BBM jenis solar. Namun, terkait tuntutan agar DPRD bertindak tegas kepada para pengetab dan SPBU yang bermain, tupoksinya adalah di kepolisian.

“Saat orasi sudah jelas, bahwa saya meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Bahkan, sebelum demo ini, kami juga sudah meminta agar pengetap di SPBU dapat ditertibkan,” tegasnya. (Ria)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *