Bupati Berau: “Belum Ada Kenaikan Tarif PDAM”

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Kenaikan tarif air minum Perumdam Batiwakkal yang ramai jadi perbincangan masyarakat, ternyata belum sepenuhnya benar. Hal inipun ditegaskan oleh Bupati Berau Sri Juniarsih, yang juga sebagai kuasa pemilik modal.

“Untuk penyesuaian tarif air minum itu sudah disampaikan oleh Direktur PDAM dan dewan pengawas. Tetapi sampai sekarang saya belum memberikan keputusan apapun untuk soal tarif itu. Jadi, masih berlaku tarif normal, dan masih dalam tahap sosialisasi,” jelasnya saat bertemu dengan media, Minggu (26/9/2022).

Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum memberlakukan kenaikan tarif. Seperti kenaikan BBM bersubsidi yang juga terjadi saat ini. Juga untuk harga kebutuhan pokok. Kalau tarif air minum juga dinaikkan, maka akan menambah beban masyarakat khususnya warga Kabupaten Berau.

“Meskipun tidak sekarang, tapi tarif air minum ini akan tetap naik. Tapi untuk saat ini masih dipelajari dulu,” tambahnya.

Sejak 2011, tarif air minum di Kabupaten Berau memang belum ada kenaikan. Bahkan, Berau merupakan satu-satunya Kabupaten dengan tarif air minum termurah dibandingkan daerah lainnya di Kaltim. Malah, tarif itu seharusnya sudah disesuaikan sejak 2017 lalu seperti yang dilakukan di Kutim.

Penyesuaian tarif ini baru direncanakan saat sudah ada ‘ultimatum’ dari Permendagri 21/2020 dan SK Gubernur No 500/K. 162/2022 tanggal 14 Maret 2022. Yang mana, jika 3 tahun berturut-turut tidak bisa memenuhi biaya pemulihan penuh (lebih besar biaya produksi daripada tarif), maka bisa saja mendapatkan sanksi dari Gubernur Kaltim.

“Misalnya bergabung dengan BUMD air minum atau BUMD Air Limbah lainnya, berubah menjadi BLUD. Seandainya 3 tahun berturut turut PDAM tidak FCR, dan kita harus gabung ke Kabupaten lain, bisa jadi tarifnya justru lebih tinggi. Ini yang harus diselamatkan sebenarnya,” tutupnya.

Untuk saat ini, Pemkab Berau juga menyampaikan ke DPRD agar mendapatkan masukan terkait kenaikan tarif PDAM. Bahkan, semua masukan akan menjadi pertimbangan, meskipun nantinya keputusan akhir tetap di tangan kuasa pemilik modal. (Ria/ADV)