Lebih Ketat Pengawasan Anggaran, Jangan Ada Proyek Mangkrak

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

DPRD Berau diminta bisa lebih ketat dalam pengawasan realisasi anggaran. Hal ini diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan sosialisasi dengan DPRD Berau, di ruang rapat gabungan, Kamis (30/3/2023) pagi.

“Kami sebagai lembaga legislatif yang berfungsi pengawasan, memang sudah seharusnya menjalankan apa yang diminta oleh KPK. Apalagi, dengan jumlah anggaran daerah atau APBD Berau yang cukup tinggi, harus menjadi perhatian khusus,” terang Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dijelaskannya, seperti yang disinggung oleh KPK yakni proyek pembangunan salah satu sarana prasarana OPD dengan anggaran Rp 1 triliun hingga Rp 6 triliun, harus dikawal ketat. Ini untuk menghindari adanya proyek besar yang mangkrak.

“Itu juga menjadi salah satu warning yang diberikan KPK kepada DPRD. Penggunaan anggaran yang cukup besar apalagi untuk infrastruktur atau pembangunan sarpras, haruslah sesuai dengan yang ditetapkan dan selesai tepat waktu,” tambah politisi partai Nasdem ini.

Madri juga mengingatkan agar jangan sampai seperti yang sebelumnya, dimana ada beberapa proyek yang mangkrak hingga bertahun-tahun, tanpa ada kejelasan kelanjutannya. Apalagi, berdasarkan penelitian dari KPK, Berau sangat jauh dari 11 kab/kota yang ada di Kaltim, dalam hal realisasi anggaran.

“Kabupaten Berau berada di peringkat dua dari bawah. Ini sangat mengkhawatirkan. Sehingga perlu ada kontrol pemerintah daerah, jangan sampai anggaran daerah di APBD yang mencapai Rp 3,6 triliun itu sia-sia. Jadi harus benar-benar dianggarkan, untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat Berau,” tegasnya. (ADV/Ria)