Bupati: “Distribusi Bantuan Pangan Beras Harus Tepat Sasaran”

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS – 

Sebanyak 5.916 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan beras pangan di 13 kecamatan Kabupaten Berau, mulai disalurkan hari ini. Bantuan tersebut diharapkan benar-benar diberikan bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai masyarakat miskin.

“Penyaluran bantuan beras ini harus benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. Jangan sampai nanti yang benar-benar miskin malah tidak dapat bantuan ini,” tegas Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, saat melepas penyaluran tahap I bantuan pangan beras, Selasa (11/4/2023).

Dikatakannya, harus ada sinergitas perangkat terkait, mulai dari proses pendataan hingga pendistribusian. Selain itu, peran aktif TNI dan Polri juga diperlukan untuk membantu pengamanan dan proses pendistribusian.

“Apalagi kegiatan ini sangat berdampak positif dan luar biasa jadi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan ini program turunan dari Kemensos. Dimana jelang lebaran Idul Fitri juga masyarakat kurang mampu akan terbantu dengan program ini,” tambahnya.

Kegiatan ini juga sebagai salah satu langkah konkret menurunkan angka kemiskinan, stunting, gizi buruk dan mengendalikan dampak inflasi. Juga mengurangi beban pengeluaran bagi KPM. 

Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan menjelaskan untuk bantuan tahap I yang diberikan yakni beras 10 kilogram untuk periode bulan Maret hingga Mei 2023.

“Total masing-masing KPM mendapatkan 30 kilogram. Ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah daerah juga, dimana urusan pangan menjadi kewajiban pemerintah untuk ketersediaan pangan, salah satunya beras,” terang Rakhmadi.

Sedangkan untuk mekanisme penyaluran berasnya sendiri adalah dari Bulog Berau sampai ke titik penyerahan dan disepakati di kampung masing-masing.

“Nanti dari pihak kecamatan yang akan bekerjasama penyalurannya. Sedangkan data penerimanya adalah dari Kemensos. Dan sebelum penyaluran juga sudah dilakukan pengecekan kualitas beras yang akan dibagikan. Dan kualitas berasnya cukup baik,” tambahnya.

Karena bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya penurunan angka stunting dan gizi buruk, maka diharapkan nantinya bantuan yang diberikan bisa ditambah komoditas lain selain beras.

“Kegiatan Badan Pangan Nasional ini tidak dapat kita harapkan berlangsung secara terus menerus, namun tentu saja diharapkan bisa secara berkesinambungan. Untuk itu kami mohon dukungan kepada Bupati Berau agar Dinas Pangan ataupun OPD lain dapat diberikan anggaran untuk kegiatan serupa,” katanya. 

Untuk dasar pelaksanaan penyaluran bantuan ini antara lain Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 12 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 70/KS.03.03/K/3/2023 Tentang Jenis Pangan, Jumlah dan Waktu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 71/KS.03.03/K/3/2023 Tentang Petunjuk Teknis  Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023.

“Juga berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No: 82/TS.03.03/K/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Penyaluran CPP dalam rangka Pemberian Bantuan Pangan yang ditujukan kepada Gubernur dan Walikota/Kabupaten Se Indonesia. Dimana isi surat menugaskan Kepala Dinas yang menangani urusan Pangan dan Kepala Dinas Sosial pada masing-masing wilayah, untuk membantu pelaksanaan penyaluran bantuan pangan, agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (ADV/Ria)