BPK dan BPD Perlu Dapat Fasilitas BPJS Kesehatan

PULAU DERAWAN.DIMENSINEWS –

Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyebut bahwa Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu juga menerima fasilitas jaminan BPJS Kesehatan.

“Peran BPK ini penting bahkan hampir sama dengan DPRD. Namun ada koreksi kepada pemerintah pusat, di mana anggota BPK tidak mendapatkan porsi yang sama dengan aparatur kampung. Salah satunya fasilitas jaminan kesehatan atau BPJS,” ungkapnya, Minggu (7/5/2023).

Dikatanya, yang bisa menerima anggaran operasional dan jaminan BPJS, berdasarkan Undang-undang Desa hanyalah Pemerintah Kampung seperti Kepala Kampung dan aparat Kampung dan tidak termasuk BPK/BPS. Padahal fungsi dan tugas BPK/BPD melakukan pengawasan kinerja pemerintahan kampung.

“Tapi menurut saya Pemerintah Daerah masih bisa mempertimbangkan hal tersebut. Dan setidaknya Pemkab Berau bisa memperjuangkan hal itu,” tambahnya.

Ini juga akan menjadi evaluasi dan kajian dari pemerintah daerah juga. Kalau APBD daerah mampu, kenapa tidak. Dan ini memang harus diperjuangkan, baik itu BPJSnya, juga kesejahteraan mereka. (ADV/Ria)