TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –
Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, kembali mengadakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), yang termasuk dalam kewenangan provinsi.
Asisten I Setkab Berau M.Hendratno yang hadir mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih MAS, berharap dari sosialisasi ini nantinya khusus untuk penganggaran di setiap OPD, bisa dikembangkan yang berafiliasi dengan PUG.
“Untuk Baplitbang dalam hal penganggaran selanjutnya bisa mengedepankan pembangunan secara mental dan spiritual. Sehingga pelaksanaan PUG ini bisa berafiliasi secara maksimal,” jelas Hendratno, saat membuka sosialisasi Kamis (6/7/2023) di ruang Sangalaki.
Sosialisasi mendatangkan narasumber dari provinsi dengan materi meningkatkan kinerja perangkat daerah melalui PUG oleh Drs. Dermawan, dan materi implementasi PUG oleh Kepala Bidang KG DKP3A Provinsi Kaltim, Dra. Dwi Hartini.

“Saya berharap, kedatangan ibu dapat memperkuat semangat kami dalam implementasi kebijakan PUG dan PPRG di Kabupaten Berau, yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan gender di Kabupaten Berau, dalam rangka menyukseskan seluruh agenda pembangunan, sebagaimana amanat Inpers Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan,” tambahnya.
Pemkab Berau sendiri menyadari, bahwa PUG menjadi sebuah keharusan untuk dapat dilaksanakan dalam kerangka pembangunan. Untuk itu, Pemkab Berau juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah.
“Untuk seluruh peserta untuk bersama-sama mengintegrasikan aspirasi dan keadilan gender dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta monitoring hingga evaluasi dalam berbagai aspek pembangunan,” tegasnya.
Kegiatan ini juga tentunya diharapkan dapat menjadi salah satu langkah sinkronisasi kebijakan PUG dan PPRG di tataran provinsi dan kabupaten/kota, sehingga kami sangat mengharapkan dukungan dari DPPKBP3A Kalimantan Timur agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami pun berkomitmen kuat akan terus mendukung seluruh program pembangunan gender yang dilaksanakan di daerah. (ADV/Ria)