Maksimalkan DAK untuk Bangun KSPN Derawan

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSPN) Pulau Derawan perlu dilakukan dengan baik. Dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada daerah senilai miliaran rupiah juga harus dimanfaatkan secara maksimal.

Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris menegaskan Derawan sangat berpotensi sebagai destinasi wisata baru pada tingkat nasional. Karena itu, pembangunan KSPN Derawan harus benar-benar direncanakan dengan matang. Sebab, sasaran pembangunan seperti apapun bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Dijelaskannya, sebelum pembangunan itu berlanjut, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat dilibatkan sejak awal pembangunan. Termasuk mencegah berbagai polemik yang bisa saja muncul di lapangan.

Saat ini, lanjut Waris, pembangunan kios cinderamata untuk masyarakat sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sudah melahirkan polemik. Pasalnya, sosialisasi yang dilakukan belum memberikan pemahamaan yang baik terhadap masyarakat di lokasi itu.

“Seperti pembangunan kios cendera mata. Minimnya sosialisasi menyebabkan polemik. Karena itu, bagaimanapun, ini harus diselesaikan dan disosialisasikan. Jadi OPD terkait harus lebih aktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Ilyas Natsir menegaskan DAK yang digelontorkan oleh Kemenparekraf untuk pembangunan kios cinderamata di KSPN Derawan itu sejumlah Rp 1,3 miliar.

Anggaran itu juga hanya digunakan semata-mata untuk pembangunan kios cinderamata di lokasi tersebut. Tak ada anggaran lebih yang disiapkan untuk pembangunan lain seperti kawasan kuliner dan sebagainya.

Pembangunan kios cinderamata itu dengan maksud meningkatkan ekonomi kreatif warga, terutama pelaku UMKM. Lebih dari itu untuk kepentingan pariwisata di destinasi tersebut.

“Yang jelas ada anggaran Rp 1,3 miliar untuk pembangunan kios cinderamata itu. Saat ini belum ada uang untuk kuliner. Tapi 2024 ada untuk kuliner,” terangnya.

Sebelum pembangunan kios cinderamata itu berjalan, diakui Ilyas, sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi dengan melibatkan pihak kecamatan yang diwakili Sekcam, aparat kampung, dan masyarakat pelaku UMKM. Dalam sosialisasi itu juga dibahas terkait anggaran, relokasi para pedagang, item pembangunan, dan sebagainya.

“Jauh-jauh hari sebelum pembangunan juga sudah dibicarakan. Dan tidak boleh tidak ada itu. Syaratnya ya harus sosialisasi. Tidak boleh dibangun sebelum sosialisasi,” imbuhnya.

Ditambahkannya, pembangunan itu memang membuat akses masyarakat untuk berjualan menjadi terbatas. Namun, itu bukan berarti masyarakat khususnya pelaku UMKM tidak bisa berjualan di tempat itu. Harus dipahami bahwa akses yang terbatas itu juga semata-mata demi kepentingan masyarakat sendiri.

“Bukan tertutup. Hanya aksesnya agak berkurang karena ada pembangunan. Dan kemarin kepala kampung sudah memberi solusi sebelum jadi warung, tempat itu bisa sementara jadi untuk tempat makan. Jadi, saya kira tidak tertutup seluruhnya,” bebernya. (Adv/jo)