20 Persen Anggaran Pendidikan Diharapkan Langsung Dikelola Disdik

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS – Pengelolaan anggaran pendidikan sejumlah 20 persen di Kabupaten Berau belum dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan (Disdik). Karena itu, diharapkan anggaran itu bisa dikelola langsung oleh Disdik, ke depannya.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Fery Kombong menjelaskan selama ini pengelolaan anggaran pendidikan sejumlah 20 persen masih dikelola bersama oleh beberapa OPD. Hal itu akhirnya berpengaruh pada kinerja Disdik Berau. Terutama dalam menyikapi berbagai pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan.

“Tapi terkait ini masih abu-abu. Apakah semua hal yang terkait pendidikan itu dikelola khusus Dinas Pendidikan? Anggaran pendidikan di Berau masih multitafsir. Padahal pada beberapa daerah lain sudah full dikelola Disdik,” jelasnya.

Karena itu, Fery mendorong agar Pemkab Berau bisa memikirkan solusi terbaik untuk memutuskan 100 persen dana itu dikelola oleh Disdik. Jika memungkinkan serta tidak melawan amanah undang-undang (UU) maka perlu peraturan daerah (Perda) untuk mengatur hal tersebut.

“Kalau kita satu persepsi saja mungkin bisa. Satu persepsi maksudnya dana pendidikan itu tidak boleh ke OPD lain. Ini kan masalah undang-undang. Kalau masalah teknis bisa diatur lewat perda,” tegasnya.

Pengelolaan itu, menurut Rudi penting dilakukan melalui satu pintu agar penggunaannya juga terarah. Termasuk pertanggungjawabannya bisa langsung diketahui lewat Disdik Berau.

“Menjadi soal hari ini, misalnya peningkatan infrastruktur ada di Disdik. Peningkatan kapasitas ada di Kesra. Kalau pembangunan fasilitas sampai hari ini cukup saja, anggaran itu boleh simpan di OPD lain untuk peningkatan kapasitas,” terangnya.

Saat ini, tambah Fery, Berau masih minim tenaga pendidik. Banyak fasilitas pendidikan juga belum dibangun maksimal. Bahkan banyak SD dan SMP masih kekurangan ruang kelas belajar (RKB). Menjadi soal, anggaran sudah terpecah dan terbagi-bagi.

“Kalau ada permasalahan seperti SMPN 4 Kelay yang akhirnya bangun tenda karena kurangnya RKB ini yang jadi repot. Akhirnya Disdik mengeluh lagi kurangnya anggaran,” tutupnya. (Adv/jo)