Pekerja Tambang Terancam PHK, Lapangan Kerja Perlu Disiapkan

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Ketua Komisi I DPRD Berau, Fery Kombong meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, untuk mulai menyiapkan langkah antisipatif menyongsong terancamnya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang akan menimpa ratusan pekerja pada perusahaan tambang batubara di Berau.

Salah satu langkah solutif dan antisipatif itu yakni dengan menyiapkan lapangan kerja baru bagi para pekerja yang akan menjadi pengangguran baru tersebut. Hal itu disampaikan Fery dalam rangka menanggapi isu global dan nasional terkait PHK ribuan pekerja akibat turunnya harga batubara dan banyak perusahaan yang mulai tutup.

Menurutnya, dampak pertambangan batubara itu tentu akan berimbas hingga ke daerah. Hal itu tentu sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, sektor pertambangan merupakan komoditas terbesar di Kabupaten Berau. PHK massal yang terjadi tersebut tentu berdampak pada pengangguran baru di Kabupaten Berau.

Diakuinya, mayoritas masyarakat Berau, bekerja di sektor pertambangan yang menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Berau. Karena itu, perlu langkah antisipatif jangka panjang termasuk mulai sejak dini memperkuat sektor lainnya.

“Bagaimana membuka lapangan kerja, ini kan tidak mudah. Caranya itu cuma dua, ketahanan pangan dan industri,” jelasnya.

Terkait hal itu, Sub Koordinator atau Mediator Bidang Hubungan Industrial pada Disnakertrans Berau, Adji Lydia Arlini menjelaskan terancamnya PHK massal di Berau, merupakan imbas dari PHK massal para pekerja sektor pertambangan baik pada tingkat global maupun nasional.

Adapun PHK massal itu terjadi karena harga batubara mulai menunjukkan trend menurun dan banyak perusahaan raksasa batubara memilih tutup dan memberhentikan para pekerjanya.

“Mau 500-an orang di Berau. Karena harga batubara turun dan perusahaan close. Itu perusahaan yang besar-besar. Tapi ini masih gosip-gosip. Masih isu. Isu bisa pasti bisa juga tidak,” terangnya.

Meskipun masih sekadar isu yang belum bisa dipastikan kebenarannya, lanjut Adji, pihaknya tentu tidak akan tinggal diam. Beberapa langkah solutif dan antisipatif juga akan dipersiapkan untuk ditempuh demi menyikapi permasalahan itu.

“Kalau terkait langkah, kita akan turun lapangan terlebih dahulu untuk memastikan isu tersebut. Baru, kemudian mencari jalan bagamaina nasib ke depan 500 pekerja tersebut,” tegasnya.

Terkait nasib para pekerja itu ke depan, tambah Adji, pihaknya akan mencari solusi atau jalan keluar seperti mempekerjakan pekerja yang terkena PHK itu di tempat lain atau perusahaan lain.

“Karena ini ada kepala dinas. Jadi nanti kami tunggu instruksi dari kepala dinas dulu baru kami jalankan. Mungkin pekerja ini nanti mutasi ke site lain yang masih beroperasi. Dan pemerintah ya berusaha mencari loker baru,” tandasnya. (Adv/Jo)