Perlu Penyelarasan Program Prioritas dengan Anggaran Daerah

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Keluhan terkait kekurangan anggaran dan realisasi program prioritas selama tahun ini berjalan masih sering terdengar. Keluhan itu pun diharapkan tidak lagi terdengar pada 2024 mendatang. Mengingat anggaran daerah kian meningkat.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Berau, Saga meminta pemerintah daerah untuk menyelaraskan program prioritas yang dicanangkan dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun 2024.

Penyelerasan itu dilakukan agar berbagai program prioritas yang hendak dibuat benar-benar dilaksanakan secara maksimal. Anggaran yang ada juga harus terserap sepenuhnya dengan berlandas pada kinerja yang optimal. Mengingat APBD Berau tahun 2024 telah ditetapkan dan nilainya lebih tinggi dari tahun 2023.

“APBD tahun anggaran 2024 telah ditetapkan sebesar Rp 4,721 triliun. Sehingga Fraksi PPP mengimbau seluruh SKPD agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. Supaya dengan waktu yang ada, serapan anggaran yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Diakuinya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Berau tahun 2024 telah ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Berau. Pihaknya juga benar-benar mendukung Pemkab Berau dalam melakukan penyusunan Rancangan APBD tersebut.

“Setelah APBD 2024 ini ditetapkan, kami berharap pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan sebaik mungkin untuk program atau kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pendapatan, serta didukung oleh pembiayaan yang sehat,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, tahap penganggaran menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran sebagai momen mematangkan kinerja demi kemakmuran rakyat.

Karena itu, Saga meminta pemerintah benar-benar serius membangun Bumi Batiwakkal dengan tetap memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia secara bersinergis dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

“Pemerintah daerah juga harus segera melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. Karena perda APBD ini sudah ditetapkan. Agar program prioritas yang dicanangkan benar-benar tepat sasar,” tandasnya. (Adv/Jo)