Reklamasi Pasca Tambang Perlu Dilakukan untuk Kembangkan Sektor Sustainable

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo, meminta pemerintah daerah untuk benar-benar serius menangani lahan galian pasca tambang. Menurutnya, reklamasi wajib dilaksanakan agar pengembangan sektor berkelanjutan dalam jangka panjang dapat berjalan maksimal.

Hal itu disampaikan Falen menanggapi isu alih fungsi lahan dan permasalahan pada sektor-sektor berkelanjutan (sustainable) di tengah sumbangsih terbesar sektor pertambangan batubara bagi pendapatan asli daerah (PAD) Berau.

Menurutnya, sektor sustainable terutama pertanian pangan dan hortikultura perlu dipikirkan dengan baik di tengah dominasi batubara yang tumbuh begitu pesat. Karena itu, langkah antisipatif perlu dibuat agar lahan yang ditinggalkan pasca tambang bisa digunakan secara baik.

“Ada yang namanya jaminan reklamasi. Dan bahkan ada CSR. Nah, itu harus dibuat untuk memperhitungkan keberadaan sektor lain pada jangka panjang nanti. Itu kalau kita mau bicara soal pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Diakuinya, perusahaan pertambangan raksasa di Berau memang telah mengikuti kajian teknis dalam mengukur tingkat kesuburan tanah pasca tambang. Namun, perlu disampaikan sejak dini, bahwa lahan eks tambang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Jangan dibiarkan. Maka pemerintah harus ingatkan terus perusahaan soal reklamasi itu. Ini penting karena banyak lahan pertanian sudah dialihfungsikan. Padahal kita mau perkuat sektor pertanian ini juga,” pintanya.

Sektor pertanian, lanjut Falen, memang tumbuh lebih lambat dari pertambangan batubara. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator mulai dari sumbangan sektor pertambangan batubara untuk pendapatan asli Daerah (PAD) Berau dan minat masyarakat yang bekerja di sektor itu.

“Kalau tidak salah sumbangan batubara untuk PAD Berau lebih kurang 67 persen. Yang lain jauh di bawah itu. Masyarakat juga lebih berminat ke sana. Tapi jangan lupakan pertanian kalau berbicara tentang PAD,” tegasnya.

Falen berharap agar sektor pertanian harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Anggaran yang disiapkan untuk pertanian juga harus sepenuhnya terserap. Begitupula kinerja dinas terkait harus mengakomodasi semua kepentingan dan kebutuhan para petani.

“Jadi petani mesti dibantu. Lahan pertanian juga sudah mulai berkurang. Salah satunya karena pemerintah kurang mendukung mereka. Sekarang kita mau kuatkan pertanian. Lahan eks tambang itu harus ditata dengan baik,” tutupnya. (Adv/Jo)