Tidak Gampang Melakukan Penggabungan, Masyarakat Jangan Terpancing 

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS – 

Wakil II Ketua DPRD Berau, Ahmad Rifai meminta masyarakat agar tidak mudah terpancing, dengan adanya wacana penggabungan Berau ke Provinsi Kaltara. Pasalnya, dirinya menyebut jika meskipun wacana itu ada, namun untuk teknis penggabungannya tidaklah mudah.

“Saya masih ingat saat 2003 lalu, saya bersama Almarhum Masdjuni diminta datang ke Paripurna di Kaltara. Dimana saat itu 5 daerah kabupaten dalam paripurna Kaltara, yakni Berau, Nunukan, Malinau, Bulungan, Tarakan diminta mmberikan pernyataan sikap terkait berdirinya Provinsi Kaltara. Dan saat itu juga, 4 Kabupaten Kota sepakat terbentuknya provinsi baru Kaltara, terkecuali Berau,” bebernya saat menghadiri penyampaian petisi penolakan penggabungan, di Balai Mufakat, Minggu (13/11/2023).

Lebih lanjut dijelaskannya, keputusan tidak mau bergabung saat itu karena pertimbangan sisi demografi, kemampuan anggaran, dan Berau merupakan daerah heterogen (semua suku ada dan hidup rukun). 

“Karena itu kami berdua sepakat untuk menerima adanya provinsi baru, tapi Berau tidak bisa bergabung. Tapi mungkin suatu saat nanti. Namun sepertinya saat ini pun belum bisa untuk penggabungan itu. Jadi masyarakat jangan khawatir. Pembahasan pembentukan provinsi baru Kaltara saja memerlukan waktu lama, dan tidak mudah untuk melakukan penggabungan,” tambahnya.

Provinsi Kaltara memang sudah ada pembahasan dan kajiannya sejak 2003 lalu, namun pembentukannya baru terjadi pada 2021. Ini sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2012. Dan kalaupun ada penggabungan Berau ke Kaltara, tidak semudah itu mengubah undang-undang yang telah ada.

“Kalaupun ada penggabungan itu dan disetujui, pasti sudah terjadi sejak lama. Karena ini sudah 20 tahun adanya ajakan dari Kaltara. Dan kita terus menolak. Saya berharap masyarakat jangan mudah terpancing dengan banyaknya pemberitaan yang bergulir,” tutupnya. (Adv/Ria)