Kampung Bukit Makmur Tidak Memiliki Sumber Air Baku

BIATAN, DIMENSINEWS-

Selain kesulitan jaringan listrik, masyarakat Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Biatan juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih. Menanggapi hal tersebut, Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman menyampaikan dalam Musrenbang Kecamatan  Biatan Senin (19/2/2024) . Bahwa pembangunan air minum di Bukit Makmur perlu diselesaikan bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau.

“Karena, daerah itu tidak memiliki sumber air baku. Tentu agak dilematis bagi kami, karena tidak ada sumber airnya. Kemudian di sana daerah kering. Nah kami juga tidak bisa sendirian karena tupoksinya ada di PU,” ungkapnya Kamis (22/2/2024).

Tentu pihaknya perlu membangun sarana dan prasarana terlebih dahulu sebelum masuknya air ke Kampung Bukit Makmur. Seperti membangun penampungan, kemudian mengambil air bersih dari sumber air baku setempat menggunakan mobil tangki.

“Kami istilahnya operator pengelola saja. Jadi untuk menjawab itu lebih baik di PUPR,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan DPUPR Berau, Decty Toga Maduli mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana air minum tahun ini juga akan dilaksanakan di Kampung Bukit Makmur, bersama dengan 14 kampung lainnya.

“Jumlah anggaran yang disiapkan sejumlah Rp 66 miliar,” ungkapnya, Kamis (22/2/2024).

Kendati demikian, tidak semua pembangunan sarpras air minum merupakan pembangunan baru. Beberapa diantaranya juga merupakan pembangunan lanjutan dari tahun sebelumnya.

“Yang bangun baru itu di 6 kampung yakni Pegat Bukur, Long Ayan, Long Duhung, Long Keluh, Mapulu, dan Merapun. Sisanya merupakan pembangunan lanjutan,” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini pihaknya tengah melakukan proses lelang menuju pembangunan sarpras air minum di kampung-kampung itu.

“Untuk yang bangun baru kami bangun intake, pipa, dan Sambungan Rumah (SR) nya. Kami sudah percepat lelang dan sementara proses,” bebernya.

Dirinya berharap, fasilitas air minum yang akan dibangun dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah kampung dan masyarakat yang menerima manfaat pembangunan itu.

“Setelah dibangun oleh PUPR, kampung yang kelola. Kalau bisa, kami pesan dikelola dengan baik,” pungkasnya.(adv/pdam/hel)