Madri Pani: Kalau Hanya Seremonial, Lebih Baik Tidak Usah Musrenbang

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan skala prioritas (SP) harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Terutama terhadap setiap usulan dari kepala kampung yang masuk pada momen musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan beberapa waktu lalu.

“Usulan yang dianggap prioritas sudah dikemukakan pada bupati saat Musrenbang kecamatan. Jangan sampai ada kepala kampung yang mengaku sudah mengusulkan bertahun-tahun, namun tidak diakomodasi,” ungkapnya Selasa (19/3/2024).

Menurutnya, sebelum melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan, tentu pihak aparatur kampung telah melakukan musyawarah perencanaan tingkat kampung. Ini sesuai aturan dasar pelaksanaan Musrenbang yakni UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

“Dalam amanat UU dan PP tersebut jelas, Musrenbang bisa menjadi acuan dasar pembangunan. Jangan sampai musrenbang hanya sebagai ajang seremonial, menggugurkan kewajiban. Saya rasa lebih baik tidak usah dilakukan. Kasihan para kepala kampung, sudah berharap tapi tidak terealisasi,” tuturnya.

Ia berharap ke depan, dari program skala priortas itu, menjadi kewajiban pemkab dalam penganggaran berdasarkan SIPD.

“Untuk apa ada musrenbang kampung dan kecamatan, tapi dalam musrenbang kabupaten hilang untuk SP 1,” imbuhnya.

Bahkan dirinya menegaskan bakal memperjuangkan 1 kampung 1 usulan sesuai prioritas. “Itu yang menjadi pijakan untuk dianggarakan,” pungkasnya. (*) (adv/dprd2024/si)