Gebyar PKL, Ketua DPRD Dorong Pemerintah Bantu Perizinan

oleh -215 views
GEBYAR PKL: Pembukaan Gebyar PKL Banua Basinang di halaman Museum Batiwakkal Gunung Tabur.

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – “Gebyar Pedagang Kaki Lima ini merupakan bagian dari upaya mendongkrak ekonomi masyarakat dan juga menjadi destinasi pariwisata yang ada di Gunung Tabur,” demikian ungkap Ketua DPRD Berau, Madri Pani, Selasa (16/4/2024).

Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri acara Gebyar PKL Banua Basinang di Halaman Museum Batiwakkal Gunung Tabur, Minggu (14/4/2024) malam.

Madri Pani menyampaikan apresiasinya terkait pembukaan PKL Banua Basinang tahun ini yang tergolong meriah. Ia berharap pemerintah bisa memberikan dukungan dan pendampingan bagi para PKL di lokasi tersebut.

Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya kegiatan tersebut bisa mendongkrak produk lokal dan kearifan lokal masyarakat. Sehingga produk yang ada di tempat ini bisa semakin terkenal dan dapat menarik perhatian para pengunjung.

“Pasti akan timbul efek domino bagi masyarakat, khususnya seperti meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.

Madri Pani juga mendorong Pemkab Berau terus memberikan perhatiannya untuk para PKL dan UMKM di segala aspek, seperti permodalan, pengemasan dan lainnya, termasuk sertifikasi halal.

“Pemerintahan daerah mungkin bisa mengarahkan terkait permodalan ke perbankan melalui kredit KUR atau sejenisnya. Fasilitasi mereka, agar bisa membantu masyarakat kita,” ucapnya.

Selain itu, ia mengimbau Pemkab Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu membaca produk asal dari kampung yang berpotensi kesulitan dalam memperoleh izin edar, legalitas dan sebagainya. Sehingga bisa membantu para PKL dan UMKM yang kesulitan melakukan pengurusan perizinan tersebut.

“Termasuk membantu pengemasan juga menjadi hal yang penting bagi produk hasil masyarakat. Paling tidak ada ciri khas produk dari setiap kampung yang ada,” tegasnya.

Ia berharap, PKL dan UMKM di Kabupaten Berau bisa terus tumbuh beriringan dengan peningkatan perekonomian masyarakat.

“Ini tidak lepas dari kewajiban pemerintah daerah yang terus juga memberikan perhatian dan pendampingan yang diberikan, masyarakat akan mampu berinovasi dan berkreasi dengan hasil olahan produknya,” pungkasnya. (*)

(adv/dprd2024/si)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.