DPRD Berau Minta Perusda dan BUMD Sebagai Pengganti DBH Pusat

TANJUNGREDEP, DIMENSINEWS-Kabupaten Berau hingga saat ini masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat seperti sektor pertambangan dan perkebunan.

Untuk melepas ketergantungan itu, Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman mendorong Perusahaan Daerah (Perusda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berau dimaksimalkan.

“Ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau,” ungkapnya Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, Kabupaten Berau memiliki beberapa Perusda yang saat ini sedang beroperasi, seperti PDAM Batiwakkal dan Perusda Bhakti Praja.

“Selain itu, ditahun lalu kami sudah melakukan pertemuan bersama PDAM Batiwakkal,” ujarnya.

Dalam percakapan kedua belah pihak, kata dia PDAM diminta untuk mencapai target sebesar Rp 1,8 miliar pertahun.

“Tapi dari negosiasi pihak PDAM hanya menyanggupi dikisaran Rp 600 juta saja. Pada akhirnya, dari DPRD Berau tetap dengan nilai 1,8 miliar pertahun,” ungkapnya.

Selain PDAM Batiwakkal, DPRD Berau juga menaruh perhatian lebih kepada Perusda Bhakti Praja dengan dukungan anggaran sebesar Rp 2 miliar sebagai modal awal.

Karena itu, pihaknya berharap perusahaan milik pemerintah daerah itu dapat dikembangan semaksimal mungkin guna pengganti selain sektor pertambangan maupun perkebunan.

“Kalau Berau terus bergantung dari DBH saja tentu tidak bisa. Apalagi Sumber Daya Alam pastinya akan habis. Harus ada alternatif lain,” pungkasnya.

(adv/dprd2024/si)