Bupati : PPS Segera Koordinasi dengan Pemerintah Perangkat Kampung

Sri Juniarsih dalam acara pelantikan PPS di Balai Mufakat.

 

TANJUNGREDEB, DIMENSINEWS- Bupati Sri Juniarsih Mas mengimbau kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang baru dilantik untuk segera koordinasi dengan pemerintah perangkat kampung atau desa terkait.

“Jalin sinergitas yang baik dan laksanakan tugas ini seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dan kita harus yakin bahwa amanah itu tidak jatuh pada pundak yang salah,”

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, dalam acara pelantikan menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November mendatang, di Balai Mufakat Minggu (26/5/2024)

Disebutkan, agar segera bergerak menyusun langkah strategis memastikan kapasitas diri dan meliputi kesiapan pengetahuan fisik dan mental.

“Kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terprediksi oleh kita itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu tentu amanah PPS kali ini menguras waktu, pikiran dan tenaga dan siapkan diri sebaik-baiknya,” tuturnya.

Bupati wanita pertama itu juga 330 orang yang telah resmi terpilih menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS). Ada 78 orang dari tiga kecamatan terdekat yaitu Teluk Bayur, Tanjung Redeb dan Sambaliung yang dilantik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau Budi Harianto.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses segenap Panitia Pemungutan Suara yang baru saja dilantik pada hari ini, tentu menjadi PPS sambut Pilkada 2024 adalah amanah yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya ” ucapnya.

Secara khusus Sri Juniarsih Mas menyebutkan PPS 3 kecamatan terdekat yang baru saja dilantik agar gerak cepat melengkapi proses tahapan

“Demi kesuksesan pesta demokrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

PELANTIKAN 330 PPS UNTUK PILKADA

Sementara sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau resmi melantikan dan ambil sumpah atau janji anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 di Balai Mufakat

Ketua KPU Berau Budi Harianto mengatakan pelantikan PPS se-Kabupaten Berau itu mewakili 330 orang yang terpilih dan ada 78 petugas dari 3 Kecamatan terdekat sudah resmi menjabat.

“Yaitu kecamatan Teluk Bayur, Sambaliung dan Tanjung Redeb. Sebenarnya kami berencana ingin menggabung seluruh 110 kelurahan dan kampung yang ada di satu kota Tanjung Redeb,” ucapnya.

Namun mengingat tidak ada tempat yang representatif melantik sebanyak 330 orang, maka pelaksanaannya pun bakal dilakukan setiap kecamatan.

“Sehingga mau tidak mau kami harus melaksanakan pelantikan di tiap-tiap kecamatan. Jadi kami 5 komisioner berbagi melantik PPS di 13 kecamatan dan ini serentak seluruh indonesia, ” ungkapnya.

Setelah dilantik PPS Pilkada 2024 maka akan dilanjutkan pembentukan sekretariat tingkat kelurahan atau kampung.

“Kami berharap Bupati dan seluruh Camat, kelurahan dan kepala kampung dapat membantu mempermudah proses pembentukan sekretariat ditingkat kecamatan atau kampung,” urainya.

Kemudian PPS yang sudah dilantik, tahapan baru saat ini adalah mapping Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Jadi kawan-kawan PPK belum ada sekretariatnya sudah proses pelaksanaan mapping TPS. Kalau pemilu lalu jumlah pemilih per TPS itu maksimal 300. Namun untuk Pilkada ini maksimal 600 TPS sementara itu yang dilakukan oleh teman-teman PPK,” imbuhnya.

Selanjutnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selanjutnya KPU kali ini adakan perekrutmen badan Adhoc.

“Kemudian beriringan dengan proses verifikasi administrasi untuk calon perseorangan sampai tanggal 29 Mei,” tegasnya.

Untuk calon perseorangan hingga batas akhir 29 Mei mendatang, KPU Berau bakal terus pantau berkas persyaratannya apa memenuhi syarat.

“Apa bila memenuhi syarat maka dilanjutkan tahapan selanjutnya verifikasi faktual dan apa bila tidak memenuhi syarat maka tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya,” tuturnya.

Jika memenuhi syarat verifikasi faktual untuk calon perseorangan, Budi menerangkan yang akan melaksanakan pemantauan tahapan selanjutnya PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Namun kendala kita sekarang adalah sekretariat PPK belum terbentuk. Kami tanggal 22 Mei lalu kami sudah mengajukan permohonan penetapan sekretariat pada Bupati dan mudah-mudahan besok bisa diproses agar segera bisa ditetapkan sekretariat di tingkat kecamatan,” pungkasnya. (adv/pem/si)