Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit, Kejati Kaltim Sita Aset PT Erda Indah

SAMARINDA,DIMENSINEWS- Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melaksanakan penyitaan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit kepada PT. Erda Indah pada Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan Tahun 2021.
Menurut siaran pers dari Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Tony Yuswanto , proses penyitaan mulai dilakukan sejak hari Rabu s.d Jum’at tanggal 25-27 September 2024, dimana penyidik melaksanakan penyitaan pada dua tempat yaitu di Kota Malang dan Kota Depok.
“Ini berdasarkan surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor : 60-61/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN.Smr tanggal 25 September 2025 dan berhasil menyita asset,” kata Tony.
Adapaun barang yang disita sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Nomor Sertifikat Hak Milik 5743, kemudian 1 (satu) buah bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang berlokasi di Pertokoan Graha 45 Blok A3. Kelurahan Cisalak. Kecamatan Sukmajaya. Kota Depok Jawa Barat. Nomor Sertifikat Hak Milik 0323i, dan 1 (satu) buah bidang t, anah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang berlokasi di Pertokoan Graha 45 Blok A2. Kelurahan Cisalak. Kecamatan Sukmajaya. Kota Depok Jawa Barat. Nomor Sertifikat Hak Milik 03232.
Disebutkan, dalam siaran pers tersebut bahwa kegiatan penyitaan tersebut dilakukan sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit kepada PT. Erda Indah pada Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan Tahun 2021, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : Print-06/O.4/Fd.1/07/2024 tanggal 8 Juli 2024;
Penyitaan berasal dari kejadian pada tahun 2020-2021 Bankaltimtara Cabang Balikpapan menyalurkan kredit modal kerja kepada PT. Erda Indah dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 15 milliar .
Ketika itu PT Erda membuat seolah-olah PT. Erda Indah mendapatkan kontrak pekerjaan proyek pembangunan Hunian Tetap di Desa Lompio Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dari PT. Waskita Karya. PT. Erda Indah mengajukan jaminan berupa kontrak kerja, SPK dengan PT. Waskita Karya senilai Rp. 37 milliar, padahal kontrak tersebut fiktif.
Sehingga atas penyaluran kredit tersebut berpotensi merugikan keuangan negara kurang lebih Rp. 15 milliar.
Tujuan dilakukannya penyitaan sebagaimana dalam pasal 38 KUHAP ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka kepentingan pembuktian perkara serta guna membuat terang tindak pidana yang terjadi.(*/hel)