Dinkes Berau Fasilitasi Launcing Sinergi Program Desa Pangan Aman dan PMT Berbahan Pangan Lokal

TANJUNG REDEB,DIMENSINEWS- Dinas Kesehatan Kabupaten Berau memfasilitasi acara launcing Sinergi Program Desa Pangan Aman dan PMT Berbahan Pangan Lokal , di ruang Sangalaki kantor Bupati Berau Senin (14/10/2024).

Launching Sinergi Program Desa Pangan Aman dan PMT Berbahan Pangan Lokal yang diikuti secara di seluruh Indonesia itu, secara teleconprance. Untuk di Pemkab Berau dihadiri Asisten 1 Setkab Berau M. Hendratno dan Kabid Kesmas Dinkes Suhartini, serta dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Bem Lapik di ruang Sangalaki .

Dalam acara launcing, yang terlihat pada dua layar lebar ruangan Sangalaki Kantor Bupati Berau, Launcing berlangsung di Kampoeng Mataraman, Kalurahan Pangungharjo, Kapanewon Sewon, Bantul pada Senin (14/10/2024). Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meluncurkan Sinergi Program Desa Pangan Aman (PDPA) dan Program Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal (PMTBP).

Sinergi program ini bertujuan memanfaatkan bahan pangan lokal yang berbasis di desa untuk pemberian makanan tambahan. Nantinya program ini menyasar ibu hamil dan balita yang memerlukan perbaikan gizi.

Kegiatan dihadiri Pejabat Sementara (Pjs.) Bupati Bantul Adi Bayu Kristanto, perwakilan kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi serta kabupaten, kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, orang tua angkat usaha mikro kecil (UMK) pangan olahan, dan perguruan tinggi.

Tak dapat dipungkiri bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan gizi kompleks triple burden malnutrition, yaitu kekurangan gizi (stunting), kelebihan berat badan (obesitas), dan defisiensi zat gizi mikro.

Untuk itu, sinergisme ini merupakan strategi BPOM dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar. Kolaborasi program perlu untuk memenuhi aspek keamanan, mutu, dan gizi pangan. Selain itu, inisiasi program kemitraan antar kementerian/lembaga dapat merangsang usaha pangan agar memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan menumbuhkan perekonomian.

“Kolaborasi dilakukan untuk memastikan keamanan pangan pada PDPA dengan intervensi spesifik melalui pemberian PMTBPL yang ditujukan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta melalui pemberian edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku masyarakat melalui program pemberian PMTBPL,” jelas Taruna Ikar Kepala BPOM RI.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) menyebut peran BPOM dalam membantu terkait standardisasi, prosedur, tata cara, keamanan pangan agar balita serta ibu hamil tidak mengalami masalah gizi. Program ini melibatkan ibu-ibu lokal untuk bisa memproduksi makanan sesuai prosedur dengan didampingi oleh BPOM.

“Kebersihannya terstandar di sini sehingga satu rumah bisa masak untuk 30–100 balita atau ibu hamil yang memang punya masalah gizi,” ucap Menkes.

Dalam acara yang disaksikan se Indonesia tersebut, Kepala BPOM dan Menkes meninjau Rumah Produk Komunitas (RPK) di desa Panggungharjo. Sejumlah ibu-ibu terlihat sedang mengolah beragam makanan siap saji. Tentunya dengan prosedur keamanan pangan yang memadai dengan memerhatikan aspek higienitas. Terlihat mereka mengenakan sarung tangan, apron, masker, dan lainnya. Fasilitas produksinya pun terpantau bersih dan tertata rapi.

Hal ini tak lepas dari pendampingan BPOM sehingga desa ini menjadi percontohan yang digunakan untuk pengelolaan PMTBPL sekaligus sebagai tempat usaha desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pada 2021, desa Panggungharjo berhasil meraih Juara 1 Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional dari BPOM.

Praktik keamanan pangan dari hulu ke hilir (from farm to table) telah diterapkan secara mandiri oleh warga desa Panggungharjo.
Setelah meninjau RPK Panggungharjo, Kepala BPOM mengikuti talkshow hybrid yang dihadiri ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk UMKM di RPK Bahari Sejahtera Bengkulu dan RPK Desa Dalung Bali.

Taruna Ikrar sangat konsen terhadap pertumbuhan UMKM sebagai penggerak perekonomian lokal. Bahkan Ia optimis produk UMKM bisa diekspor ke mancanegara sebagai penopang perekonomian bangsa.

Saat ini, terdapat 1,7 juta UMKM di Indonesia dan Taruna Ikrar berharap minimal 60% dari angka tersebut (sekitar 800 ribu) adalah UMKM pangan. Menurutnya, jika minimal ada 2 pekerja dalam satu UMKM, maka ada 3,4 juta orang yang bekerja. Hal ini akan sangat menopang ekonomi nasional.

“Kami berupaya agar semakin banyak dari mereka yang terstandardisasi sehingga dapat menciptakan produk yang bernilai jual lebih,” lanjutnya.

Ke depan, Taruna ingin program ini diperluas dan dapat disinergikan juga dengan Program Makan Siang Gratis dari Badan Gizi Nasional. PDPA adalah program yang diinisiasi oleh BPOM dengan konsep pemberdayaan melalui intervensi secara terpadu di sepanjang rantai pangan yang melibatkan pemangku kepentingan dan komunitas di daerah. Pemberdayaan komunitas dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman keamanan pangan.

Selama 2020–2024, PDPA telah menjangkau 1.106 desa di 423 Kabupaten, Kota. BPOM telah melatih 16.843 kader untuk melakukan bimtek dan pendampingan praktik keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan serta RPK. Selain itu, 49.693 orang dari komunitas masyarakat telah mendapatkan bimtek keamanan pangan. Analisis biaya manfaat terhadap pelaksanaan PDPA di 105 desa pada 34 provinsi dapat menghemat Rp72,94 miliar dari pengurangan kejadian diare akibat pangan tidak aman.

Sementara program PMTBPL merupakan program yang diinisiasi Kemenkes dalam upaya pencegahan stunting. PMTBPL ditujukan kepada ibu hamil untuk meminimalkan risiko ibu melahirkan bayi stunting.

Perbaikan status gizi bertujuan agar balita tidak jatuh dalam masalah gizi yang lebih berat. Program ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat serta pemberian edukasi gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan. (adv/pem24/hel)