Absen Digital Tingkatkan Disiplin dan Kinerja Pegawai Pemkab Berau

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau resmi menerapkan sistem presensi digital berbasis aplikasi ponsel sebagai pengganti metode finger print. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Berau, Senin (6/1/2025), menegaskan bahwa sistem ini dirancang untuk mendorong kedisiplinan sekaligus memberikan efek positif terhadap kualitas kerja pegawai.

“Sistem absen digital ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kedisiplinan pegawai. TPP tetap akan dipotong jika ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku,” ujar Sri Juniarsih.

Selain itu, Sri Juniarsih juga memberikan apresiasi atas realisasi APBD 2024 yang mencapai 87 persen atau lebih dari Rp 6,9 triliun. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah yang telah melaksanakan anggaran secara maksimal.

Namun, ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah segera menyelesaikan laporan keuangan sebagai bagian dari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan anggaran tetap transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan langkah strategis terhadap APBD 2025. Ia menekankan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan monitoring dan evaluasi di setiap perangkat daerah.

Di sisi lain, Sri Juniarsih turut menyampaikan permasalahan terkait Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pegawai yang bertugas kurang dari dua tahun, termasuk yang mengikuti seleksi CPNS 2024, tidak dapat diperpanjang masa kerjanya karena regulasi yang ada.

“Kami akan terus memperjuangkan agar regulasi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kami berharap doa dan dukungan dari semua pihak,” ungkapnya.

Pemkab Berau optimis bahwa langkah-langkah yang diambil akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. (wnf)