Musrenbang Kecamatan Biatan 2025, Infrastruktur dan Tapal Batas Jadi Prioritas

BIATAN, DIMENSINEWS – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan kembali digelar, kali ini di Kecamatan Biatan. Kegiatan yang bertujuan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Berau tahun anggaran 2026 ini berlangsung di Pendopo Kecamatan Biatan pada Senin (17/2/2025). Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas, secara resmi membuka Musrenbang tersebut.

Turut hadir Wakil Bupati Berau, H. Gamails, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto, Kepala Bapelitbang, Endah Ernany, Camat Biatan, Aidil Fitri, serta kepala OPD dan kepala kampung se-Kecamatan Biatan.

Camat Biatan, Aidil Fitri, mengungkapkan bahwa sebanyak 206 usulan dari delapan kampung di Kecamatan Biatan telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Rinciannya, 115 usulan bidang fisik, 48 ekonomi, 36 sosial dan budaya, serta enam usulan terkait pemerintahan.

“Kami menerima berbagai usulan dari masing-masing kampung. Salah satu yang menjadi perhatian adalah permasalahan tapal batas dengan Kutai Timur yang menghambat partisipasi dalam lomba kampung,” ujarnya.

Selain itu, perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama. Salah satu usulan mendesak adalah perbaikan pagar kantor kecamatan sepanjang 200 meter yang sudah rubuh dan membutuhkan perbaikan segera.

“Kami berharap usulan ini bisa segera direalisasikan karena keberadaan kantor kecamatan adalah wajah pemerintahan di Biatan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih, menegaskan bahwa perbaikan jalan di wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya infrastruktur dalam mendukung sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan perkebunan.

“Pariwisata di daerah pesisir semakin berkembang. Dengan kemudahan akses, diharapkan jumlah wisatawan meningkat. Jadi, tahun depan tidak ada lagi persoalan jalan di wilayah pesisir ini,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyelesaikan masalah tapal batas kampung yang selama ini menjadi kendala administratif bagi beberapa desa.

“Sebagian sudah disusun dalam SK dan kami tegaskan batasnya. Jadi saya harap kalau sudah ada penegasan, tidak ada lagi yang dipersoalkan,” ujarnya.

Bupati juga mendorong agar potensi kampung dapat dimaksimalkan. Pemerintah akan terus berupaya memenuhi fasilitas dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Dengan fasilitas yang memadai, kita harapkan masyarakat bisa berkembang dan lebih sejahtera,” pungkasnya. (wnf)