Konsolidasi Terkait Izin PKP2B PT Berau Coal Batal

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Polemik yang beredar di masyarakat Kabupaten Berau , baik itu di media massa, media social terkait penolakan perpanjangan izin PKP2B PT Berau coal menjadi salah satu trend dimana bermunculan pendapat positif dan negatif dari organisasi maupun masyarakat .
Terkait permasalahan izin perpanjangan PKP2B PT Berau Coal, Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur beberapa hari lalu mengundang elemen masyarakat untuk rapat konsolidasi yang di jadwal pada Rabu sore (19/2/2025) di Family Cafe di Tanjung Redeb.
Sesuai jadwal undangan, elemen masyarakat , ormas dan pemuda datang untuk menghadiri rapat konsolidasi tersebut, namun acara tersebut batal dan ditunda. Tampak hadir Sultan Gunung Tabur Adji Raden Muhammad Bahkrun beserta kerabat, ketua Pemuda Pancasila Desi Fitriansyah, dan tokoh pemuda.

“Memang kami sudah menyampaikan undangan dari Kesultanan Sambaliung, maupun Kesultanan Guntur Tabur untuk membicarakan apa yang sudah kami sampaikan di statemen-statemen yang terdahulu, Tapi ternyata berhubung dengan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kesultanan Sambaliung mungkin ada halangan. Ada hal yang perlu dibenahi terlebih dahulu, Sehingga acara hari ini kami anggap dibatalkan, tidak ada pembahasan, Karena hal-hal yang lain mungkin ke depannya lebih baik lagi, “ ujar Adji Raden Muhammad Bakhrun kepada pers.
Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan akan di adakan kembali rapat konsolidasi yang tertunda tersebut, namun akan segera di selenggarakan.
“ Untuk ke depannya, tetap rencana di jadwalkan ulang, Kita menunggu keputusan. Apakah dari kesempatan atau dari kita sendiri yang di luar dari pada kesempatanan. Hanya berau harus tetap sejahtera. Sebenarnya tujuan awalnya ini adalah untuk menyatukan persepsi saja, kenapa kemarin ada surat dari kesultanan, undangan dari Kesultanan, “ papar Desi Fitriansyah kepada jajaran pers.
Lanjut Desi Fitriansyah, bahwa maksud dan tujuannya itu dari Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur ini, mau merangkul semua anak-anaknya, sebuah lembaga yang ada di Kabupaten Berau agar tidak bertindak masing-masing.
Harapannya sekali, agar tidak bertindak masing-masing supaya tidak munculkan kegaduhan di Kabupaten Berau,” pungkas Desi yang juga sekretaris KNPI Kabupaten Berau ini.
Seperti diketahui, Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal akan berakhir pada 22 April 2025. Perpanjangan izin ini masih terus mendapat penolakan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait, meski ada pula yang mendukung untuk terus mendapat izin.
Adapun alasan penolakan, diantaranya masih menyisakan lubang-lubang tambang yang membahayakan masyarakat, alasan lainnya, perusahaan tersebut belum menyelesaikan kewajiban terutama soal reklamasi dan sengketa lahan.
Bahkan baru baru ini, himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kabupaten Berau mengadakan unjukrasa terhaddap PT Berau Coal, dan meminta kepada Kementerian ESDM agar tidak memperpanjang izin PKP2B). (desty/hel)