May Day, KASBI Demo Tolak Closing Project PT LMM

May Day, KASBI Demo Tolak Closing Project PT LMM

TANJUNG REDEB,DIMENSINEWS- Peringatan Hari Buruh (May Day) di Bumi Batiwakkal diwarnai oleh aksi unjuk rasa yang digelar Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kabupaten Berau di Halaman Kantor Disnakertrans Berau, Kamis (1/5/2025).

Seperti yang dikutif dari Klikborneo, dalam aksi itu, Konfederasi KASBI Berau dengan tegas menyampaikan penolakannya terhadap closing project yang dilakukan PT Lantana Multi Mineral (LMM). Penolakan itu dilakukan mengingat banyak pekerja yang di-PHK meskipun kondisi perusahaan masih stabil dan berjalan lancar hingga saat ini.

Tak hanya menolak closing project, serikat buruh itu juga meminta Pemkab Berau dalam hal ini Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Disnakertrans Berau untuk memeriksa PT LMM dan alasan di balik penutupannya. Berikutnya, menolak sikap perusahaan yang dinilai tiranik.

Ketua KASBI Kabupaten Berau Rachmat Aditia menegaskan persoalan closing project itu sebenarnya sudah disampaikan pihaknya kepada pemerintah daerah. Namun, hal itu hingga saat ini belum mendapat perhatian yang serius.

“Surat semua sudah kita masukkan. Semua sudah kita ikut aturannya. Hanya pelaksanaannya kapan? Jadi, harapannya sih sudah sangat jelas. Semua aturan sudah ada di Perbup. Kami hanya minta pelaksanaan dan pengawasannya,” tegasnya singkat.

Terpisah, Subkoordinator/ Mediator Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans Berau Adji Lidya Arlini menjelaskan bahwa sebelum aksi itu berlangsung pihaknya sudah bertemu dengan PT KJB selaku owner PT LMM.

Berikutnya, meminta agar alasan di balik closing project PT LMM harus disampaikan dengan jelas. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga meminta agar semua hak pekerja harus dibayar jika PHK itu benar-benar terjadi.

“Kalau memang sampai close project harus disampaikan dengan alasan-alasan yang jelas. Yang penting keakuratannya, kenapa close project. Nah, alasannya kan produksi tidak mencapai target yang bahkan itu berlanjut selama 2 bulan,” jelasnya.

“Nah, jangan sampai hak mereka tidak dibayarkan. Pembayaran juga harus sesuai aturan pembayaran dan juga ketika mengganti atau tidak diganti, saya harapkan pekerja-pekerja ini jangan didiamkan,” sambungnya.

Ditambahkannya, akibat adanya closing project itu memang ratusan pekerja PT LMM harus meninggalkan pekerjaannya. Terhadap persoalan itu juga, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Malah sebaliknya telah menjalankan tugas dan fungsinya.

“Tapi kami tidak bisa intervensi terlalu jauh untuk close project atau tidak. Kami hanya berharap agar tidak ada close project dan tidak ada yang di-PHK,” pungkasnya(*)