Perusahaan Cenderung Rekrut Tenaga Kerja dari Luar

TANJUNG REDEB,DIMENSINEWS- Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Berau, terutama terkait masih minimnya penggunaan tenaga kerja lokal oleh sejumlah perusahaan.

Ia menilai, rendahnya kompetensi serta kurangnya pelatihan menjadi salah satu penyebab utama hal tersebut.

“Masih banyak perusahaan yang cenderung merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Ini perlu menjadi perhatian serius, terutama pemerintah desa yang seharusnya bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi warga lokal,” ujarnya Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, pelatihan yang disertai dengan sertifikasi akan menjadi bekal penting agar tenaga kerja lokal bisa bersaing dan lebih mudah diterima di dunia kerja.

Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pemanfaatan tenaga kerja lokal.

“Banyak perusahaan yang belum menjalankan aturan 80:20, di mana 80 persen harus diisi tenaga kerja lokal dan hanya 20 persen dari luar. Pengawasan masih sangat lemah, dan ini harus diperbaiki,” ungkapnya.

Frans juga menyinggung perlunya pemantauan lebih ketat terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

“Saya menyarankan agar setiap pelanggaran yang ditemukan bisa langsung dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti,”ucapnya.

Lebih lanjut, terkait rencana Satpol PP membentuk tim terpadu pengawasan tenaga kerja lokal dengan meminta surat keputusan (SK) dari Bupati, Frans memberikan dukungan penuh.

“Saya menilai langkah tersebut sangat positif demi memperkuat penegakan regulasi di lapangan,” bebernya.

“Ini langkah yang sangat baik. Kami dari DPRD tentu sangat mengapresiasi inisiatif Satpol PP. Jika diperlukan tambahan anggaran untuk membentuk tim tersebut, kami siap memfasilitasi dalam penyusunan anggaran tahun 2026,” sambungnya.

Ia berharap, dengan adanya tim khusus yang memiliki kejelasan tugas dan fungsi, pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan tenaga kerja lokal bisa dilakukan lebih efektif, tanpa saling lempar tanggung jawab antar instansi.

“Kalau sudah ada tim khusus dari Satpol PP yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan tenaga kerja lokal, maka pengawasan tidak lagi menjadi persoalan siapa yang harus bertanggung jawab—semuanya jadi lebih jelas,” pungkasnya.

(adv/dprd25/si)