Status Madya, Pemkab Berau Terus Genjot Komitmen Menuju Kabupaten Layak Anak

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten Berau terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui berbagai upaya penguatan kapasitas dan kolaborasi dengan masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sekaligus Launching Anugerah PATBM Terbaik se-Kabupaten Berau Tahun 2025, Selasa (17/6/2025) di Balai Mufakat, Jalan Cendana, Tanjung Redeb.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Hendratno, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen, khususnya DPPKBP3A, para aktivis PATBM, serta relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) se-Kabupaten Berau atas peran aktifnya dalam memperjuangkan hak-hak anak.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak anak dari kekerasan, diskriminasi, serta menjamin keselamatan sesuai harkat dan martabat manusia,” ujarnya.

Hendratno menjelaskan, saat ini status KLA Kabupaten Berau telah meningkat dari predikat Pratama menjadi Madya, setelah tujuh tahun berada di level awal tersebut. Meski begitu, Pemkab Berau tidak ingin berpuas diri.

“Target kita selanjutnya adalah meraih status Nindya. Untuk itu, kami mengajak seluruh aktivis PATBM, relawan SAPA, dan stakeholder terkait untuk bersatu padu mengawal pemenuhan hak anak secara menyeluruh,” tegasnya.

Ia menambahkan, anak-anak saat ini merupakan generasi penerus yang akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah ke depan. Oleh karena itu, jaminan perlindungan terhadap anak harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Anak-anak adalah aset masa depan yang akan mengelola potensi kekayaan Kabupaten Berau. Maka tugas kita hari ini adalah memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan,” lanjut Hendratno.

Sebagai bentuk perhatian nyata, Pemkab Berau telah menerbitkan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum perlindungan anak. Di antaranya Peraturan Bupati Berau Nomor 81 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan Keputusan Bupati Berau Nomor 431 Tahun 2021 tentang pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

“Dengan sinergitas yang terus dibangun, saya optimis Kabupaten Berau akan benar-benar menjadi tempat yang layak bagi semua anak untuk tumbuh dan berkembang,” tutup Hendratno.

(ton/eff)