Pemkab Berau Perkuat Sistem Rujukan BPJS untuk Pelayanan Kesehatan Lebih Prima

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau terus dilakukan. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kesehatan menggelar Rapat Penguatan Sistem Rujukan Peserta BPJS, yang berlangsung di ruang Kakaban, Sekretariat Daerah Berau, Kamis (07/08/2025). Kegiatan ini dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama jajaran BPJS Kesehatan dan para pengelola fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman semua pihak terkait panduan pelayanan prima, alur rujukan, serta proses klaim jaminan kesehatan melalui BPJS. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan transparan, diharapkan layanan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) semakin mudah dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Lamlay Sari, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjalankan sistem rujukan yang efektif. Ia menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh fasilitas kesehatan menjadi kunci untuk meningkatkan mutu layanan.

“Kami berharap semua pihak dapat memahami alur pelayanan yang benar, dan mampu mengimplementasikan pelayanan rujukan dengan tepat dan efisien demi kemudahan peserta BPJS,” ujarnya.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam arahannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau telah mengalokasikan dana sebesar Rp370 miliar dari APBD untuk dikelola BPJS dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa layanan kesehatan adalah soal kemanusiaan dan harus menjadi prioritas bersama.

“Layanan BPJS harus fleksibel dalam menangani kasus-kasus rujukan, terutama untuk kondisi kritis seperti ibu hamil dan bayi. Jangan sampai ada lagi kasus kematian karena terlambat tertangani hanya karena prosedur rujukan yang berbelit,” tegas Bupati.

Ia juga meminta agar edukasi dan sosialisasi alur pelayanan BPJS dilakukan lebih masif, baik melalui media elektronik, pamflet, maupun pengumuman resmi, agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Selain itu, keberadaan petugas BPJS di setiap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas harus dipastikan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan yang memadai saat mengakses layanan.

“Sinergi dan kehadiran petugas yang memahami sistem sangat penting agar proses klaim tidak terkendala, dan masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dari jaminan kesehatan ini,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terwujud integrasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan. Tujuannya tak lain adalah mendukung terciptanya masyarakat Berau yang lebih sehat, sejahtera, dan terlindungi secara menyeluruh melalui sistem jaminan kesehatan nasional.

(adv/pem25/pro/esf)