354 P3K Dilantik, Diharapkan Junjung Profesional dan Loyalitas

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Sebanyak 354 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II dilantik, Pemerintah Kabupaten Berau harapkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji P3K, pada Jumat (19/9/2025) di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang, Tanjung Redeb.

Sejumlah 354 P3K yang dilantik terdiri dari 56 orang tenaga fungsional kesehatan, 209 orang tenaga fungsional guru, dan 89 orang tenaga fungsional teknis lainnya.

Sri menekankan, dengan resminya menyandang status P3K bersamaan dengan melekatnya hak dan kewajiban sebagai seorang ASN Kabupaten Berau. Ia berharap ASN dapat bekerja secara profesional dan memberikan loyalitas tinggi kepada pimpinan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

” Saya juga mendorong saudara sekalian untuk mendukung visi, misi, dan program pemerintah daerah, dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, inovatif, dan berintegritas, serta didukung dengan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya

Diharapkannya, ASN dapat memberikan kinerja pengabdian terbaik secara maksimal dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. ” Jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sadari bahwa kita sebagai pelayan masyarakat, maka sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” terangnya

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama dalam mewujudkan kemajuan Berau di berbagai sektor melalui implementasi pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan.

Disebutkan, pemerintah daerah sedang melakukan penataan terhadap P3K paruh waktu bagi tenaga non-ASN database BKN yang tidak lulus seleksi. Hingga sampai seluruh tenaga non-ASN di Kabupaten Berau semua berstatus PPPK.

” Untuk itu, saya mendorong segenap jajaran BKPSDM Kabupaten Berau agar dapat bekerja maksimal. Terus pantau informasi dari Kementerian PAN-RB, Kemendagri dan BKN. Lakukan koordinasi dengan perangkat terkait. Berikan informasi dan pendampingan kepada tenaga non-ASN kita,” pungkasnya.

(ton/hel)