Disbun Kaltim Gelar FGD untuk Perkuat Pengembangan Kakao Berkelanjutan

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Upaya memperkuat pengembangan komoditas kakao di Kalimantan Timur kembali digencarkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) di Ruang Rapat Hevea, Kantor Disbun Kaltim, Senin (10/11/2025). Forum ini menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk menyamakan arah kebijakan dan langkah strategis dalam membangun rantai nilai kakao dari hulu hingga hilir.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Bappeda Kaltim, Balitbangda Kaltim, Disperindagkop dan UKM Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, BRMP Kaltim, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Disbun Kutai Timur, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, serta sejumlah bidang dan UPTD di lingkungan Disbun Kaltim. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan utama dan merumuskan strategi tepat untuk meningkatkan daya saing kakao daerah.

Plt Kepala Disbun Kaltim yang diwakili Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Asmirilda, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya kebijakan terpadu yang berpihak pada petani.

“FGD ini bertujuan mengumpulkan masukan dari kabupaten/kota terkait permasalahan di lapangan, kebijakan yang sedang dikembangkan, serta langkah-langkah yang bisa diadaptasi untuk mendorong transformasi perdagangan kakao yang berkeadilan dan pro-petani,” ujarnya.

Menurutnya, setiap daerah memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok, mulai dari produksi hingga industri pengolahan, termasuk memahami kendala produktivitas, kelembagaan, dan akses pasar yang masih dihadapi petani kakao.

Paparan narasumber dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia serta Badan Riset dan Inovasi Perkebunan Nusantara memberikan gambaran riset terbaru terkait arah kebijakan kakao nasional. Hadir sebagai pembicara Sholahuddin Akbar, Alvin Rizky Ramadhani, dan Broto Panji Waluyo. Alvin menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan berfokus pada pengumpulan masalah faktual di daerah.

“Kami ingin mendengar dari pemerintah daerah dan pelaku lapangan agar strategi pengembangan kakao bisa tepat sasaran, realistis, dan berkelanjutan,” ujar Alvin.

Lewat FGD ini, peserta forum diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi komprehensif yang mencakup kebijakan pendukung produksi dan pengolahan kakao, analisis rantai nilai, hingga pengembangan model intervensi berbasis kondisi lokal. Penguatan peran petani dalam rantai pasok nasional turut menjadi perhatian utama.

Asmirilda menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya tindak lanjut konkret pasca-diskusi.

“Kami berharap hasil FGD ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada aksi nyata untuk mewujudkan pengembangan kakao yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur,” pungkasnya.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)