Pemprov Sumsel Pelajari Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Kalimantan Timur

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk berdiskusi mengenai penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta penguatan kebijakan pengendalian perubahan iklim di tingkat daerah. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Tepian 2, Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Kamis (27/11/2025).

Rombongan Sumsel dipimpin Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumsel, Hadenli Ugihan. Mereka datang untuk mendalami pengalaman Kaltim sebagai provinsi percontohan nasional dalam program Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF), termasuk mekanisme kerja, tata kelola, dan kerangka kebijakan penurunan emisi yang telah berjalan di daerah tersebut.

Kunjungan ini disambut Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, Iwan Darmawan, bersama jajaran Pokja dan Satgas FCPF-CF Kaltim dari berbagai perangkat daerah. Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim juga turut hadir memberikan gambaran menyeluruh terkait struktur kebijakan serta peran berbagai pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat provinsi.

Dalam sesi pemaparan, Tim FCPF-CF Kaltim menjelaskan bahwa implementasi NEK di Kaltim dilaksanakan melalui skema pembayaran berbasis kinerja hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Program FCPF-CF periode 2020–2025 menempatkan Kaltim sebagai daerah pionir sekaligus rujukan nasional dalam pengurangan emisi sektor kehutanan dan tata guna lahan. Upaya ini kemudian diperkuat lewat program lanjutan bersama Green Climate Fund (GCF) yang membangun dasar tata kelola emisi daerah.

Pemprov Kaltim juga memaparkan perkembangan perdagangan karbon tingkat daerah, mulai dari persetujuan lokasi investasi hingga penyusunan rencana kerja pada komoditas berbasis lahan seperti kehutanan, gambut, dan perhutanan sosial. Sejumlah regulasi telah disusun untuk memperkuat ekosistem karbon, termasuk kebijakan perlindungan lingkungan, mitigasi–adaptasi perubahan iklim, serta prosedur persetujuan lokasi perdagangan karbon.

Hadenli Ugihan menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Kaltim dalam berbagi praktik dan pengalaman.

“Praktik yang sudah berjalan di Kaltim dapat menjadi referensi strategis bagi Sumatera Selatan dalam memperkuat kebijakan iklim serta mempersiapkan implementasi perdagangan karbon,” jelasnya.

Sementara itu, Iwan Darmawan menegaskan kesiapan Kaltim untuk berkolaborasi dengan provinsi lain dalam mendorong pembangunan rendah emisi. Ia menekankan bahwa pencapaian Kaltim merupakan hasil keselarasan banyak pihak di berbagai sektor.

“Kaltim berkomitmen untuk terus memperkuat posisi sebagai provinsi hijau. Kehadiran Sumsel menjadi momentum penting untuk memperluas pengetahuan dan memperkuat kerja sama antar-daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,” ujarnya.

Pemprov Kaltim berharap kunjungan ini tidak sekadar menjadi ajang bertukar wawasan teknis, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih komprehensif antara kedua provinsi dalam pengembangan perdagangan karbon, penguatan kebijakan iklim, dan percepatan pembangunan rendah emisi di tingkat nasional.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)