Kerja Sama Antardaerah di Kaltim Melonjak Dua Kali Lipat Sepanjang 2025

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Kalimantan Timur mencatat lonjakan signifikan kerja sama antardaerah sepanjang 2025, dengan total 208 perjanjian hingga 18 November—angka yang melampaui dua kali lipat capaian tahunan sebelumnya yang umumnya tidak mencapai 100 kerja sama. Peningkatan ini menegaskan tumbuhnya kesadaran pemerintah daerah bahwa kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci memperkuat efektivitas pembangunan dan memperluas jangkauan layanan publik.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kaltim, Siti Sugiyanti, menilai kenaikan tajam tersebut sebagai indikator keberhasilan pemerintah provinsi dalam mendorong sinergi antardaerah. Ia menyebut geliat kerja sama ini bukan sekadar tren positif, tetapi juga kebutuhan nyata bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Sepanjang 2025 kami mencatat perkembangan yang sangat besar. Jumlah kerja sama mencapai 208 perjanjian, dan ini menunjukkan antusias pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam pemenuhan layanan publik,” ujar Sugiyanti.

Sebagian besar perjanjian yang disepakati mencakup pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, tata kelola pemerintahan, hingga pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah. Mekanisme kerja sama ini dinilai memberi manfaat besar, terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan anggaran atau jauh dari pusat layanan.

“Bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya, mekanisme kerja sama menjadi solusi yang sangat membantu. Dengan model ini, daerah dapat saling melengkapi dan mempercepat layanan yang dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.

Sugiyanti menyebut lonjakan kerja sama pada 2025 tidak terlepas dari dorongan program JosPol yang menekankan penguatan teknologi, inovasi, dan percepatan pelayanan lintas sektor. Dampaknya terlihat jelas pada efisiensi administrasi serta layanan pendidikan yang semakin merata.

Peningkatan kolaborasi di sektor pendidikan juga didorong Program Pendidikan Gratispol yang memperluas akses pendidikan warga Kaltim di jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi S1, S2, dan S3.

“Kolaborasi di sektor pendidikan tahun ini cukup tinggi, karena ada komitmen kuat untuk memastikan akses pendidikan yang lebih luas,” ungkap Sugiyanti.

Ia menilai capaian 208 perjanjian mencerminkan urgensi kolaborasi yang semakin dirasakan daerah, terutama dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan terjangkau bagi seluruh warga Kaltim.

“Semakin banyak daerah yang menyadari bahwa kolaborasi adalah kunci. Dengan kerja sama, layanan publik dapat dijalankan lebih adaptif dan lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.

Dengan pencapaian yang jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Kaltim optimistis pola kerja sama antardaerah akan semakin menguat, membuka peluang integrasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Harapannya, pelayanan publik ke depan dapat semakin merata, mudah dijangkau, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

“Harapan kami, layanan publik ke depan akan semakin merata, mudah dijangkau, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” pungkas Sugiyanti.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)