Pendapatan Transfer Turun Drastis, Pemprov Kaltim Sesuaikan Rancangan APBD 2026

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian besar dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat merosotnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini memaksa daerah menata ulang struktur fiskalnya agar tetap mampu menjalankan program prioritas pembangunan.

Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, saat membacakan Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 pada Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu (29/11/2025).

“Tekanan fiskal ini menuntut kami untuk menyusun strategi dalam menutup celah pendanaan, termasuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah,” ujar Sri Wahyuni.

Penurunan pendapatan transfer menjadi faktor utama koreksi anggaran. Jumlah yang semula dipatok Rp9,33 triliun kini hanya Rp3,13 triliun atau anjlok Rp6,19 triliun (66,39%). Dampaknya, total penerimaan daerah yang sebelumnya disepakati dalam KUA-PPAS sebesar Rp21,35 triliun turun menjadi Rp15,15 triliun.

Pos Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan paling tajam. Dari Rp6,06 triliun pada 2025, angkanya merosot menjadi Rp1,62 triliun pada 2026 atau turun Rp4,43 triliun (73,5%).

Pemprov Kaltim merinci struktur rancangan APBD 2026 senilai Rp15,15 triliun, yang meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp14,25 triliun—terdiri dari PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp362,03 miliar. Adapun Belanja Daerah mencapai Rp15,15 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, serta belanja transfer Rp5,89 triliun. Pada aspek pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp900 miliar.

Sri Wahyuni menegaskan bahwa belanja daerah tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.

Dalam penutupnya, ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kaltim atas kerja sama yang terjalin selama penyusunan anggaran.

“Kami berharap sinergi, kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat. Soliditas inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan Kalimantan Timur yang lebih merata, berkualitas dan berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, seluruh penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga daya saing daerah dan memastikan kesejahteraan masyarakat Kaltim tetap menjadi prioritas utama.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)