APBD 2026 Dipatok Rp15 Triliun, Pemprov Janjikan Layanan Publik Lebih Baik

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan arah pembangunan 2026 melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setelah melalui pembahasan intensif bersama DPRD, rancangan APBD 2026 disetujui dengan nilai total Rp15,15 triliun.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen memperluas kesejahteraan dan memperkuat fondasi masa depan.

“Sejumlah sasaran utama dirancang untuk menjawab persoalan pembangunan yang dinilai mendesak,” ujar Rudy di Samarinda, Minggu (30/11/2025).

Adapun peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga percepatan penurunan stunting.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan perlindungan sosial dengan fokus menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, serta mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi hijau dan transformasi ekonomi yang berkeadilan turut menjadi bagian dari agenda besar daerah.

Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola dianggap sebagai pilar penting untuk meningkatkan mutu layanan publik. Rudy menyebut bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan daerah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

Dari sisi pendapatan, daerah menargetkan Rp14,25 triliun, di mana pendapatan asli daerah mencapai Rp10,75 triliun. Capaian ini dinilai mencerminkan kemandirian fiskal yang semakin kuat, mengingat kontribusi dana transfer dari pusat hanya sekitar Rp3,13 triliun.

Di sisi belanja, anggaran 2026 dipaparkan secara terperinci. Belanja operasional dialokasikan Rp8,16 triliun untuk kebutuhan rutin, termasuk pegawai, layanan publik, serta bantuan sosial.

Kemudian, belanja modal sebesar Rp1,06 triliun diarahkan untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, infrastruktur jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas publik lainnya.

Belanja transfer yang mencapai Rp5,89 triliun disiapkan untuk pemerataan pembangunan melalui bantuan keuangan dan bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota. Sementara itu, belanja tidak terduga sebesar Rp33,93 miliar menjadi cadangan untuk menghadapi kondisi darurat.

“Rancangan APBD yang telah disepakati bersama ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan secara resmi,” tukasnya.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)