Gubernur Rudy Mas’ud Pastikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Tetap Aman Imbas Anggaran Kaltim Terpotong Rp6,2 Triliun

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur untuk tahun 2026 mengalami guncangan hebat.

Kebijakan efisiensi transfer dari pemerintah pusat menyebabkan total APBD Kaltim anjlok drastis, dari estimasi awal Rp21,35 triliun menjadi hanya Rp15,15 triliun, sebuah penyusutan mencapai lebih dari Rp6,2 triliun.

Penurunan ini didorong oleh anjloknya Pendapatan Transfer yang turun Rp6,19 triliun, atau setara dengan 66,39 persen, dan ditambah dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang hanya tersisa Rp1,62 triliun (dari Rp6,06 triliun di tahun 2025).

Meski menghadapi tantangan fiskal yang sangat berat, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjamin bahwa program pelayanan dasar masyarakat akan tetap berjalan normal dan menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa di tengah perampingan belanja besar-besaran, program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat tidak akan dikorbankan.

“Seluruh standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kaltim, semuanya tetap berjalan dengan baik dan normal,” tegas Rudy Mas’ud usai menghadiri rapat briefing di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (1/12/2025).

Ia secara spesifik menyebut bahwa dua sektor yang paling vital dan menjadi fokus utama adalah pendidikan dan kesehatan.

“Gratispol tetap akan jalan. Program prioritas yang akan berjalan mengacu pada pendidikan dan kesehatan, ya. Kami tetap berupaya pelayanan infrastruktur, tetap kita maksimalkan,” jelas Gubernur.

Infrastruktur juga tetap diupayakan maksimal mengingat tantangan geografis yang ada di Kalimantan Timur.

Untuk menutupi defisit yang mencapai lebih dari Rp 6 triliun tersebut, Pemprov Kaltim mengambil langkah ekstrem dengan merampingkan belanja non-prioritas hingga 66 persen di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah efisiensi ini termasuk pemangkasan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak esensial, seperti belanja makan dan minum, serta pengurangan drastis pada perjalanan dinas.

“Pertama kita efisiensikan belanja belanja yang tidak terlalu penting, termasuk juga kegiatan makan dan minum, dan perjalanan-perjalanan dinas semuanya dirampingkan, perampingannya 66 persen, itu semua sudah termasuk seluruh OPD,” ujarnya.

Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kaltim jika ada usulan atau program yang sebelumnya direncanakan namun kini tidak dapat terakomodir akibat penyusutan anggaran yang drastis ini.

“Pelayanan dasar masyarakat adalah yang utama,” tutupnya.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)