Fraksi Demokrat Perjuangan Minta APBD 2026 Prioritaskan Optimalisasi PAD

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Fraksi Demokrat Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 serta Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Persetujuan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, dalam Rapat Paripurna DPRD tahun 2025 pada Minggu malam (30/11/ 2025).

Rudi menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Fokus utamanya adalah pada transparansi, efisiensi, dan kemandirian fiskal daerah, dengan memprioritaskan peningkatan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan kualitas SDM.

“Rancangan APBD ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rudi.

Sementara itu, perubahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinilai krusial sebagai komitmen Pemda dan DPRD dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rudi berharap pengelolaan pajak dan retribusi dapat lebih optimal, transparan, akuntabel, serta berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Catatan Kritis Terkait Penurunan TKD
Meskipun menyetujui, Fraksi Demokrat Perjuangan memberikan catatan khusus mengenai adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), untuk tahun anggaran 2026.

Menurut Rudi, penurunan ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan aset daerah.

“Penyusunan APBD harus diarahkan pada peningkatan kualitas belanja dan efisiensi program,” tegasnya. “Dengan demikian, meskipun penerimaan dari pusat menurun, pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap terjaga, dan pembangunan prioritas daerah dapat berjalan optimal.”

(ton/hel)