DPMPD Kaltim Dorong Desa Mandiri Hadapi Keterbatasan Anggaran, Puguh Harjanto Tekankan Penguatan Bumdes

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah desa di Kalimantan Timur diminta menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun depan. Kondisi fiskal yang ketat membuat desa harus mengoptimalkan sumber daya internal sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, mengatakan bahwa desa tidak boleh hanya bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, desa memiliki potensi pembiayaan sendiri yang harus diperkuat agar pembangunan tetap berjalan meski nilai belanja mengalami penyesuaian.

“Desa memiliki tujuh komponen pembiayaan yang bisa dimaksimalkan. Jadi tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran desa,” ujar Puguh di Samarinda, Rabu (3/12/2025).

Ia menekankan pentingnya dorongan bagi desa untuk mandiri dan mampu mengembangkan pendapatan dari potensi lokal yang dimiliki masyarakat. Puguh menjelaskan bahwa penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi langkah kunci. Unit usaha desa yang dikelola secara profesional dapat menjadi penopang kebutuhan pembangunan sekaligus membuka ruang ekonomi baru bagi warga.

Ia menilai banyak desa yang sebenarnya memiliki peluang besar, namun belum mengoptimalkan pengelolaan aset dan potensi yang ada. Selain kemandirian ekonomi, Puguh menilai sinergi dengan entitas eksternal juga sangat penting. Desa didorong membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Dukungan dunia usaha dapat membantu mengisi kekurangan pembiayaan, terutama pada sektor-sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ke depan, desa-desa kreatif perlu membangun kemitraan sejak dini dan merancang desain pembangunan yang lebih matang,” katanya.

Ia berharap desa mulai memperkuat kapasitas perencanaan agar tetap mampu bergerak di tengah pengetatan anggaran.

“Dengan strategi pendanaan yang lebih variatif, desa dapat menjaga keberlanjutan program dan memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tukas Puguh.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)