Berau Evaluasi Penurunan Stunting, Wabup: Penanganan Belum Maksimal

TANJUNG REDENB , DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten Berau, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A), menggelar Agenda Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Evaluasi Capaian 8 Aksi Konvergensi, Kamis (11/12/2025).

Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang membuka acara, menegaskan bahwa penanganan stunting di Berau masih memerlukan perhatian serius dan belum berjalan maksimal.

Peringkat Terakhir di Kaltim
Berdasarkan evaluasi kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2025 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau berada di peringkat ke-10 dari 10 kabupaten dan kota dengan capaian skor 94.

Gamalis menilai keberhasilan penurunan stunting tidak hanya soal penanganan medis, tetapi juga kondisi sosial dan lingkungan, sehingga kesiapan lintas sektor sangat menentukan.

“Ini menjadi evaluasi besar bagi kita semua. Saya minta seluruh TPPS bekerja lebih maksimal, bukan sekadar mengejar angka. Kita harus hadir untuk masyarakat, memastikan setiap aksi berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberi dampak,” ujar Wabup Gamalis.

Wabup Gamalis meminta adanya pembenahan mendasar, terutama dalam aspek:
• Koordinasi antar-perangkat daerah.
• Pendampingan keluarga berisiko stunting.
• Perbaikan kualitas data.

Ia juga menekankan pentingnya fokus pada delapan aksi konvergensi yang meliputi analisis situasi, penyusunan rencana, rembuk stunting, regulasi, pembinaan, manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta review kinerja tahunan.
Prevalensi Stunting Berau Naik
Sementara itu, Sekretaris DPPKBP3A, Halijah Yasin, memaparkan data yang mengkhawatirkan. Meskipun angka stunting nasional dan Kaltim menurun, prevalensi di Berau justru naik dari 23 persen (2023) menjadi 23,4 persen (2024) berdasarkan SKI 2024.

Halijah menekankan perlunya penguatan sistem pelaporan berbasis digital melalui Web Aksi Bangda untuk integrasi data. Ia juga menggarisbawahi bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, swasta, hingga masyarakat, dan harus menyasar kelompok berisiko seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Agenda ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat pelaksanaan 8 aksi konvergensi pada 2025, sekaligus memperkokoh sinergi lintas sektor menuju target Berau bebas stunting 2030.

(wnf/hel)