Anggaran 2026 Nihil, KPU Berau Khawatir Persiapan Pemilu 2027 Terhambat

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau menyuarakan kekhawatiran terkait kesiapan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2027. Pasalnya, KPU memastikan tidak ada alokasi anggaran yang dikucurkan untuk tahun anggaran 2026 mendatang.

Kondisi “puasa” anggaran ini diprediksi bakal menjadi batu sandungan bagi persiapan awal tahapan Pemilu yang sejatinya sudah harus dimulai pada akhir tahun 2026.

Ketua KPU Berau, Budi Harianto, mengungkapkan bahwa seluruh dana operasional yang ada saat ini merupakan sisa anggaran tahap pertama bersumber dari APBD 2025 yang kini telah habis digunakan.

“Untuk tahun ini (2026) sudah tidak ada lagi. Anggaran tahap pertama sudah selesai di 2025, sementara untuk 2026 dipastikan nihil,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).

Dipangkas Signifikan

Budi membeberkan bahwa KPU menjadi salah satu lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran paling besar. Saat ini, pihaknya hanya mampu melakukan kegiatan sosialisasi terbatas yang difasilitasi pihak luar tanpa dukungan dana mandiri.

“KPU termasuk yang paling banyak dipangkas. Kami bahkan belum tahu kapan anggaran selanjutnya akan tersedia,” imbuhnya.

Padahal, menurutnya, KPU seharusnya masuk dalam skala prioritas utama. Mengingat kompleksitas persiapan pemilu, dukungan finansial tidak bisa diberikan secara mendadak saat tahapan sudah berjalan krusial.

Persoalan Kantor yang Tidak Representatif

Selain masalah finansial, KPU Berau juga mengeluhkan infrastruktur yang minim. Hingga saat ini, kantor KPU Berau masih berstatus menumpang atau bergabung dengan instansi lain. Kondisi ini dinilai tidak lagi mampu mendukung beban kerja pelaksanaan pemilu yang besar.

“Kondisi kantor kita masih gabung dengan badan lain. Dari segi prasarana, jelas sudah tidak memungkinkan untuk mendukung tahapan pemilu yang padat,” tegas Budi.

Ia pun berharap Pemerintah Kabupaten Berau segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan tahapan Pemilu 2027. Minimal, pemerintah bisa memprioritaskan pembangunan gedung utama sebagai pusat kendali logistik dan administrasi pemilu ke depan.

“Harapan kami, pemerintah daerah memberikan perhatian lebih. Minimal gedung utama dulu dibangun, supaya persiapan dan pelaksanaan Pemilu nanti bisa berjalan dengan baik dan aman,” pungkasnya.

(hel)