Sasar Kemandirian Ekonomi, DPRD Berau Desak Pemkab Segera Tuntaskan Izin Galian C

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Agus Uriansyah, menyoroti urgensi penyelarasan kebijakan daerah dengan kondisi riil di lapangan. Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk serius menjalankan poin ke-4 dan ke-5 dari 11 arah kebijakan Bupati Berau, khususnya terkait penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat kecil.

Agus menekankan bahwa salah satu hambatan besar saat ini adalah sulitnya akses perizinan Galian C bagi masyarakat. Menurutnya, sektor ini merupakan tumpuan hidup bagi banyak keluarga di Kabupaten Berau yang hingga kini masih terkendala regulasi.

“Izin Galian C ini adalah ujung tombak pendapatan ekonomi untuk kelangsungan hidup keluarga. Banyak warga yang bergantung pada sektor ini, termasuk untuk membiayai sekolah anak-anak mereka,” ujar Agus baru-baru ini.

Dampak Luas bagi Ratusan Sopir Dump Truk

Sulitnya mendapatkan izin resmi Galian C di Kabupaten Berau kini mulai berdampak luas pada sektor transportasi logistik dan material. Agus mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat hampir 200 sopir Dump Truck (DT) yang terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu akibat minimnya pasokan material legal.

“Sudah ada kurang lebih 200 komunitas sopir DT yang mengeluhkan kondisi ini. Mereka membutuhkan perhatian penuh dan langkah konkret dari pemerintah agar bisa kembali bekerja secara legal dan tenang,” tegasnya

Hingga saat ini, aspirasi masyarakat terus mengalir ke lembaga legislatif. Agus mengaku telah menerima kunjungan dari berbagai perwakilan warga yang meminta diadakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) untuk mencari solusi atas kebuntuan perizinan ini.

Ia berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Koordinasi cepat antara pemerintah daerah dan instansi pemberi izin sangat diperlukan agar roda ekonomi masyarakat bawah tidak terhenti.

“Kami meminta OPD segera mengambil langkah taktis. Jangan sampai kebijakan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat hanya menjadi wacana, sementara di lapangan warga kesulitan mencari nafkah akibat kendala administratif,” pungkasnya.

(adv/dprd26/ton/hel)