Ketua DPRD Berau Kritik Kinerja OPD: Jangan Tunggu Viral Baru Turun!

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, memberikan catatan kritis sekaligus strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Agenda ini disebutnya sebagai langkah krusial untuk menyatukan gagasan masyarakat dengan realitas pembangunan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Dedy menegaskan bahwa ratusan usulan yang dihimpun dari tingkat kelurahan hingga kecamatan harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas. Ia juga menyoroti sejumlah “Pekerjaan Rumah” (PR) besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang dinilai masih jalan di tempat.

Sentil Kinerja DPUPR Soal Banjir Kota

Sorotan tajam diarahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dedy mengkritik efektivitas pembangunan drainase di wilayah perkotaan yang nyatanya belum mampu membendung banjir saat hujan deras melanda.

“Kalau bisa, jangan tunggu sampai ramai dan viral di media sosial baru PU turun ke lapangan. Harusnya saat banjir terjadi, langsung lihat kondisinya. Sistem drainase kita masih buruk, banyak saluran kecil yang tersumbat sehingga tidak berfungsi maksimal,” tegas Dedy.

Menurutnya, pembangunan drainase besar yang telah dilakukan tidak akan berdampak signifikan jika sistem penghubung dan pemeliharaannya diabaikan, sehingga masalah banjir terus menjadi “penyakit” tahunan di perkotaan.

Ketimpangan Pembangunan Kampung vs Kota

Tak hanya soal banjir, Dedy juga menyuarakan keresahan warga terkait ketimpangan infrastruktur. Ia menilai kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung berjalan lambat karena akses jalan yang masih tertinggal jauh dibanding wilayah kota.

“Kita di kota sudah menikmati jalan mulus, tapi di kampung masih banyak yang rusak parah. Infrastruktur dasar adalah kunci utama penggerak ekonomi masyarakat desa, ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus,” jelasnya.

Salah satu kasus darurat yang ia soroti adalah kondisi jembatan di salah satu kampung di Kecamatan Segah yang mengalami longsor.

“Ini bukan lagi bicara soal skala prioritas, tapi soal keselamatan nyawa masyarakat. Sudah beberapa tahun kondisinya mengkhawatirkan, namun belum ada perbaikan nyata,” tambahnya.

Fasilitas Umum dan Intervensi Stunting

Isu fasilitas publik lainnya seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam di berbagai titik perkotaan juga tak luput dari pengawasannya. Dedy mendesak dinas terkait untuk melakukan pengawasan rutin dan bertindak cepat tanpa menunggu keluhan warga menumpuk.

Menutup arahannya, Dedy mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan sektor kesehatan, khususnya penurunan angka stunting. Ia menekankan bahwa ketersediaan air bersih dan sanitasi di kampung-kampung adalah fondasi utama kesehatan anak.

“Kualitas air yang buruk berdampak langsung pada kesehatan dan menjadi pemicu stunting. Jika kita serius ingin menurunkan angka stunting, benahi dulu akses air bersih di perkampungan,” pungkasnya.

(adv/dprd26/ton/hel)