Satu Data atau Urusan Panjang! DPRD Berau Warning Perusahaan yang “Hobi” Sembunyi Data

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, baru saja melayangkan teguran keras buat perusahaan-perusahaan di Bumi Batiwakkal yang masih bandel soal laporan karyawan.

Gak main-main, Thamrin menegaskan kalau ketidakterbukaan soal jumlah dan status karyawan itu masalah serius. Baginya, data yang nggak transparan cuma bakal menghambat pengawasan pembangunan di daerah.

Gak Perlu “Panggil Paksa”

Thamrin mengaku geram karena selama ini pihak legislatif sering harus repot-repot memanggil paksa pengusaha cuma buat urusan data teknis. Padahal, data itu harusnya sudah standby di dinas terkait.

“Tugas kita di DPRD itu mengawasi pemerintah. Harusnya kalau butuh data ketenagakerjaan, cukup minta ke Disnakertrans. Tapi kenyataannya, Kepala Dinas tadi mengeluh kalau perusahaan-perusahaan ini sering nggak lapor,” tegas Thamrin, Selasa (7/4/2026).

Birokrasi Jangan Dibuat Ribet

Menurut politisi ini, kebiasaan perusahaan yang malas setor data rutin tiap bulan malah bikin birokrasi jadi berbelit. Dia pun minta Pemkab Berau buat ambil langkah berani menekan semua sektor usaha tanpa terkecuali.

Target: Bukan cuma tambang, tapi juga sawit, perkebunan, sampai BUMN dan BUMD.

Tuntutan: Setiap ada perubahan internal, sekecil apa pun (tambah atau ganti karyawan), wajib lapor tiap bulan!

Langkah tegas ini diambil demi mewujudkan visi Satu Data di Kabupaten Berau. Thamrin nggak mau lagi ada drama data yang tumpang tindih atau sulit diakses saat DPRD lagi menjalankan fungsi pengawasan.

“Kita perlu pusat data (data sentral) soal ketenagakerjaan di Disnakertrans. Ini demi memudahkan pengawasan kami ke pemerintah daerah,” tutupnya.

(adv/dprd26/hel)