DPRD Berau Minta Pengawasan Ketat Penyaluran Pupuk, Waspadai Penyelewengan

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, menyoroti persoalan penyaluran pupuk bersubsidi dan non-subsidi yang tidak merata di beberapa kecamatan. Ia menerima banyak keluhan dari petani yang kesulitan mendapatkan pupuk, sehingga berdampak pada produktivitas perkebunan mereka.

“Masih banyak petani di Berau yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk, padahal ini kebutuhan utama dalam meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan mereka,” ujarnya, Minggu (9/3/2025).

Suriansyah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pengawasan ketat dalam penyaluran pupuk. Bahkan, ia menyarankan agar aparat kepolisian dilibatkan guna mencegah adanya penyelewengan distribusi yang bisa merugikan petani.

“Harus ada pengawasan dari OPD dan kepolisian agar pupuk sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan. Jika tidak dikontrol dengan baik, dampaknya bisa ke pasar ekonomi dan ketahanan pangan,” tegasnya.

DPRD Berau, khususnya Komisi II, berencana memanggil Dinas Perkebunan (Disbun) dan OPD terkait lainnya untuk mencari solusi agar ketersediaan pupuk lebih merata dan tepat sasaran.

“Kami akan membahas ini secara serius dengan Disbun dan OPD terkait untuk memastikan stok pupuk mencukupi dan harga tetap stabil,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya distribusi yang transparan dan memastikan pupuk bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau oleh petani. Menurutnya, jika permasalahan ini dibiarkan berlarut, hasil panen sawit dan komoditas lainnya di Berau bisa terancam menurun.

“Pupuk adalah faktor utama dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi sawit. Jika pasokannya tidak stabil, maka petani yang menggantungkan hidup dari sektor ini akan sangat dirugikan,” jelasnya.

Suriansyah menegaskan bahwa DPRD Berau akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi konkret dari pemerintah daerah.

“Kami berharap pemerintah segera memperbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih merata dan tepat sasaran. Jangan sampai petani kesulitan mendapatkan pupuk yang seharusnya mereka terima,” pungkasnya. (Adv/dprd25/si)