Kesenjangan Pengawasan K3 di Kaltim, Wagub Seno Aji Desak Pusat Tambah Personel

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mengungkapkan data yang menyoroti kesenjangan serius dalam pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di wilayah tersebut.

Kesenjangan ini dinilai dapat memicu tingginya risiko kecelakaan kerja di provinsi dengan intensitas industri yang sangat tinggi.

Seno Aji secara terbuka menyampaikan bahwa puluhan ribu perusahaan yang beroperasi di Kaltim saat ini hanya diawasi oleh sekitar 50 tenaga pengawas K3.

Angka yang sangat minim ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai efektivitas kepatuhan perusahaan terhadap standar K3.

Secara tegas, Wagub Kaltim meminta intervensi segera dari Pemerintah Pusat untuk menambah jumlah personel pengawas.

Ia mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di sektor pengawasan adalah kendala paling krusial yang harus dihadapi Pemprov Kaltim saat ini.

“Memang saat ini kami menghadapi kendala berupa kekurangan tenaga pengawas. Dari sekian puluh ribu perusahaan yang ada di Kaltim, kami hanya memiliki sekitar 50 orang pengawas,” kata Seno Aji.

Kondisi ini menciptakan rasio pengawasan yang jauh dari standar ideal. Dengan jumlah pengawas yang terbatas, setiap personel harus membagi tanggung jawab pengawasan ke sejumlah zona wilayah kerja yang sangat luas, yang berarti satu pengawas harus mengawasi ratusan perusahaan.

Seno Aji menambahkan, pembagian beban kerja yang ekstrem ini mengakibatkan fungsi pengawasan, baik pemeriksaan dokumentasi K3 maupun implementasi langsung di lapangan, tidak dapat berjalan secara optimal dan berkala.

Padahal, pengawasan yang rutin dan ketat adalah kunci untuk menjamin keselamatan pekerja.

Menurut perhitungan internal Pemprov Kaltim, rasio ideal yang dibutuhkan untuk memastikan pengawasan K3 berjalan optimal adalah satu orang pengawas untuk setiap 50 perusahaan.

Dengan mencapai rasio ini, pengawas diharapkan dapat melakukan pemeriksaan intensif setidaknya sebulan sekali di setiap perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Karena itu, kami mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menambah jumlah pengawas di Kalimantan. Kami berharap kekurangan personel ini segera teratasi agar target nihil kecelakaan (zero accident) dapat dicapai oleh seluruh perusahaan secara berkelanjutan,” tegasnya. (ADV/DISKOMINFO KALTIM)