Anggaran Pendidikan 2026 Kaltim Sentuh Rp1,38 Triliun, Gratispol Berlanjut Sambil Siapkan Skema Biaya Hidup

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen fiskal yang luar biasa terhadap pendidikan tinggi dengan mengalokasikan anggaran Program Pendidikan Gratis (Gratispol) mencapai lebih dari Rp1,38 triliun pada tahun 2026.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menggarisbawahi bahwa di tengah keberlanjutan program Gratispol, Pemprov sedang merancang kebijakan baru, yaitu skema bantuan living cost (biaya hidup) bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial.

Rencana ini akan menjadi prioritas diskusi dengan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) Kaltim untuk realisasi 2026.

“Program Gratispol tetap berjalan seperti biasa tanpa ada pengurangan, bahkan cakupannya terus diperluas. Namun, kami melihat tantangan lain,” kata Seno usai menghadiri Kuliah Umum di UINSI Samarinda, Jumat (28/11/2025).

Seno Aji mencontohkan, banyak mahasiswa penerima Gratispol, khususnya yang berasal dari daerah terpencil seperti Kutai Barat (Kubar), masih menghadapi kendala tempat tinggal selama menempuh pendidikan.

Hal ini memicu inisiatif Pemprov untuk melengkapi jaminan biaya akademik dengan jaminan biaya non-akademik.

“Salah satu contohnya mahasiswa dari Kubar, mereka dapat program gratispol, namun masih ada kendala tempat tinggal. Itu nanti akan kita carikan solusinya,” tegasnya.

Langkah strategis yang disiapkan adalah menjalin kerja sama antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk membangun atau menyediakan asrama mahasiswa. Dana Insentif Dikelola Pemkabencana memanfaatkan potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar di Kaltim.

Dana CSR tersebut, menurut Seno, dapat disalurkan dan dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk dijadikan insentif atau beasiswa tambahan. Insentif ini secara spesifik dialokasikan untuk menutup biaya harian mahasiswa.

“Dana tersebut bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk memberikan insentif kepada mahasiswa dari daerahnya—misalnya untuk membayar kos, makan, dan biaya hidup lainnya,” sebutnya.

Seno menyakini bahwa proses skema ini akan dibuat sebelum tahun anggaran baru.

“Pada intinya, terkait skema ini masih akan kita rencanakan di 2026, sembari program Gratispol terus berjalan dan diperluas cakupannya,” tutup Seno.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)