Pemprov Kaltim Perkuat Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah demi Pemerataan Mutu Pendidikan

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program penguatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Program ini menyasar bukan hanya guru ASN, tetapi juga tenaga pendidik non-ASN yang jumlahnya cukup signifikan di berbagai satuan pendidikan.

Langkah strategis tersebut, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menjadi prioritas utama demi memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif dan mampu mendongkrak prestasi siswa di seluruh jenjang. “Untuk guru dan tenaga pendidik, sertifikasi memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kami tidak masuk dalam proses sertifikasi. Namun untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, hal ini menjadi tanggung jawab Disdikbud,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Data Disdikbud menunjukkan program peningkatan kualitas ini menyasar sekitar 14 ribu guru. Dari jumlah tersebut, sekitar 12 ribu merupakan guru PNS, ASN, dan P3K, sementara 2 ribu lainnya merupakan guru non-ASN. Pemprov juga menyalurkan BOSDA untuk mendukung guru honor di sekolah agama, termasuk di bawah naungan MAN. “Yang menjadi fokus adalah guru non-PNS, karena mereka sering menghadapi tantangan dalam hal fasilitas dan pelatihan,” kata Armin.

Selain pelatihan dan pendampingan, Pemprov Kaltim turut mengalokasikan insentif melalui program JosPol untuk guru non-ASN. Kebijakan ini dirancang agar para guru dapat lebih fokus mengajar tanpa terbebani biaya tambahan, sekaligus menjadi stimulus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Disdikbud juga menekankan bahwa peningkatan kemampuan pendidik tidak bisa bertumpu pada pelatihan semata. Evaluasi dan pendampingan langsung di sekolah menjadi bagian penting untuk memastikan materi pelatihan benar-benar diimplementasikan. “Pelatihan memang penting, tapi tanpa evaluasi implementasinya di lapangan, hasilnya bisa kurang maksimal,” jelas Armin.

Pendampingan dilakukan oleh tim gabungan pengawas internal Disdikbud dan tenaga eksternal termasuk akademisi. Mereka menggunakan instrumen penilaian khusus untuk meninjau kualitas pengajaran, kedisiplinan siswa, kesiapan guru, hingga kondisi lingkungan sekolah. “Tim akan datang ke sekolah, mengobservasi proses belajar mengajar, berdiskusi dengan guru, dan memberikan masukan konkret,” tambahnya.

Program ini juga menyasar penguatan kapasitas kepala sekolah, yang memegang peran strategis dalam memastikan tata kelola sekolah berjalan profesional dan kondusif. Kepala sekolah didorong lebih aktif membimbing guru dan menjaga mutu manajemen pembelajaran di satuan pendidikan yang mereka pimpin. “Pendampingan ini sekaligus memastikan kepala sekolah memiliki kapasitas untuk mengelola sekolah secara profesional,” tegas Armin.

Upaya komprehensif Pemprov Kaltim tersebut diharapkan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang bergantung pada tenaga pendidik non-ASN. Armin menegaskan bahwa penguatan kompetensi guru merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda di daerah. “Fokus kami adalah membangun SDM pendidikan yang berkualitas. Guru yang kompeten dan termotivasi akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan kemampuan siswa di masa depan,” pungkasnya.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)