Jangan Tunggu Masalah Timbul! Wabup Berau Pacu Aparatur Kampung Manfaatkan Program Jaga Desa

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS — Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, menegaskan pentingnya pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) bagi aparatur kampung. Program ini dinilai krusial untuk membantu memahami aturan hukum, mendeteksi potensi risiko sejak dini, sekaligus mengatasi berbagai kendala regulasi dalam tata kelola pemerintahan di tingkat kampung.

Penegasan tersebut disampaikan Wabup Gamalis saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum bertema “Jaksa Garda Desa” di Ruang Rapat Sangalaki Setda Berau, Jalan APT Pranoto, Tanjung Redeb, Selasa (20/10/2026).

Di hadapan para peserta, Gamalis menekankan agar para kepala kampung, aparatur, maupun pendamping tidak ragu untuk proaktif berkonsultasi jika menemui keraguan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Jangan menunggu masalah timbul dulu baru mencari solusi. Lebih baik mencegah sejak awal daripada menghadapi persoalan di kemudian hari,” tegas Gamalis.

Meski demikian, Wabup memberikan catatan penting bahwa pendampingan hukum lewat program ini bukanlah celah pembenaran atas sebuah penyimpangan. Ia menekankan bahwa setiap aparatur kampung tetap wajib mematuhi aturan serta bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang diambil.

“Upaya pencegahan harus berjalan seiring dengan komitmen untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wabup menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Berau beserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Ia berharap sinergi antara Pemkab Berau dan Kejari Berau dapat terus diperkuat melalui aksi nyata dalam melakukan pembinaan serta pencegahan masalah hukum hingga ke pelosok kampung.

Menutup arahannya, Gamalis berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan menyerap setiap materi yang diberikan.

“Pahamilah materinya, manfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi, dan terapkan pengetahuan yang diperoleh. Mari kita wujudkan pemerintahan kampung di Kabupaten Berau yang profesional, taat hukum, bebas dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

(adv/pem26*/ton/hel)