Aksi Massa Tuntut Kompensasi dan Penghentian Pemadaman Bergilir

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Pemadaman bergilir yang dimulai sejak minggu lalu, berbuntut aksi massa di depan kantor PLN. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Berau, mendatangi kantor yang terletak di Jalan SA Maulana itu, dengan membawa sejumlah tuntutan.

Tuntutan tersebut antara lain, bagaimana agar pemadaman bergilir tidak berlarut-larut seperti yang tertulis di surat edaran. Kemudian kompensasi ganti rugi dari pihak PLN, agar ada CSR yang bisa diberikan kepada masyarakat yang terdampak pemadaman bergilir ini.

“Jadi dari aksi hari ini ada langkah-langkah berikutnya. Karena ada beberapa hal yang belum bisa dijawab pihak PLN. Harus ada keterlibatan dari pihak pemerintah yang harus segera diselesaikan, agar tidak terjadi permasalahan pemadaman bergilir ini yang memakan waktu sangat lama,” jelas Ketua DPD KNPI Berau, Hardiansyah, Jumat (24/2/2023).

Aksi ini juga akan menjadi aksi lanjutan, jika belum ada kepastian dari PLN. Terlebih ini memang aspirasi dari masyarakat yang harus dikawal agar tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti saat ini.

“Harus ada solusi konkret, yaitu tidak ada lagi pemadaman bergilir berikutnya. Dan ini harus ada keterlibatan pemerintah daerah, yaitu dalam hal bagi suplai listriknya. Dimana listrik dari pihak PLTU ini tidak serta merta menyampaikan sepenuhnya kepada masyarakat, tapi ada juga menjual ke pihak perusahaan.

Dan ini harus duduk bersama agar segera ada solusi. Kita harus lebih memprioritaskan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat adanya negosiasi antara pemerintah dengan PLN yang belum terselesaikan.

“Yang terjadi ini seperti rutinitas atau kalender tahunan, dan ini harus ada langkah konkret dari pihak PLN dan pemerintah daerah, yang akan terus kita kawal. Bahkan kami akan menurunkan massa yang lebih banyak kalau misalnya tuntutan ini tidak direalisasikan,” tambahnya.

Dirinya juga menyebut akan mengundang seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, agar masalah ini bisa cepat dicari solusinya, sehingga masyarakat tidak menjadi korban.

Manager ULP Tanjung Redeb, Muhammad Akhlis yang menerima massa menerangkan jika semua tuntutan yang ada, tidak bisa serta merta dipenuhi. Ada aturan dari pemerintah yang harus dipatuhi.

“Jadi ketika pemerintah menyetujui soal kompensasi, nanti akan kami salurkan ke pelanggan berupa non tunai seperti pelanggan yang menggunakan pra bayar, nanti akan masuk ke vouchernya. Kalau yang pasca bayar nanti ada pengurangan dalam pembayaran bulanannya,” terangnya.

Sedangkan untuk pemadaman yang tidak sesuai jadwal, pihak PLN juga sudah bersepakat untuk terus memberikan informasi. Terlebih karena kondisi beban di Tanjung Redeb ini juga fluktuatif, jadi mana daerah yang bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada bisa dinyalakan terlebih dahulu.

“Untuk tindaklanjutnya, kemungkinan kami akan bersurat ke pemerintah dengan harapan bisa kolaborasi. Jadi ada koordinasi bersama agar menghasilkan solusi soal pemadaman listrik bergilir ini,” tambah Muhammad Akhlis.

Dijelaskannya pula, kalau persoalan pemadaman listrik ini memang dikarenakan adanya perawatan mesin di PLTU Lati. Kemudian sisanya itu karena memang PLTU Lati ini punya wilayah usaha jadi dia tidak sepenuhnya menyuplai ke PLN. Jadi memang suplai ke PLN hanya 5 Megawatt. Juga kondisi PLTU Teluk yang belum prima. Kalau PLTU Teluk sendiri mau pemeliharaan, maka akan terjadi pemadaman lebih banyak. (*/Ria)