Perda Tenaga Kerja Lokal Butuhkan Perbup

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di Berau, jelas membutuhkan aturan turunan berupa peraturan bupati (Perbup). Tujuannya, untuk mengatur segala persoalan teknis lainnya terkait perlindungan tenaga kerja lokal.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo menjelaskan perda itu, hanya memuat hal-hal umum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Karena itu, diperlukan perbup yang mengatur peraturan teknis menyangkut implementasi perda tersebut.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diharapkan dapat segera menerbitkan perbup tersebut. Pasalnya, perbup itu sudah diajukan. Namun, hingga hari ini belum juga diterbitkan.

“Kami minta pemerintah untuk secepatnya menerbitkan perbup. Sebab aturan teknis itu sangat dibutuhkan. Dan kami akan terus mendorong, juga menunggu agar perbup tersebut dapat segera berfungsi,” jelasnya.

Dalam konteks yang lebih mendasar, perda itu diperlukan di tengah banyaknya perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara perusahaan dan pekerja. Maraknya ketidakpatuhan yang dibuat oleh perusahaan juga terjadi karena belum adanya peraturan teknis yang bersifat mengikat.

“Banyak perusahaan terkesan tidak patuh. Karena perda perlindungan tenaga kerja lokal itu belum mengatur juga terkait hukum dan sanksi konkret yang bisa dilaksanakan,” terangnya.

Dengan adanya perbup, tentu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan perselisihan industrial yang masih terjadi hari ini. Tanpa ada perbup tersebut, penyelewenagan yang dilakukan perusahaan bisa terus menjalar.

“Sehingga kami meminta Pemkab Berau untuk segera menerbitkan perbup ini. Permasalahan ketenagakerjaan hari ini belum bisa diselesaikan melalui perda. Apalagi belum diatur sanksi dan hukuman yang jelas,” tandasnya. (Adv/jo)