Fungsi Pengawasan, DPRD Perketat Realisasi Anggaran

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

DPRD Berau akan lebih ketat mengawasi realisasi anggaran. Hal ini merupakan salah satu poin yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat melakukan pertemuan tertutup pada Kamis (30/3/2023).

“Lembaga DPRD diminta harus lebih ketat dalam pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran. Ini tidak lain agar pembangunan di Kabupaten Berau bisa maksimal. Dan tidak ada proyek-proyek mangkrak,” jelas Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Lebih lanjut dikatakannya, Pemkab Berau diharapkan betul-betul mengalokasikan anggaran yang nilainya besar untuk kepentingan, kesejahteraan, pelayanan masyarakat, peningkatan ekonomi serta peningkatan SDM Masyarakat.

“Apalagi ini sesuai juga dengan visi misi Bupati Wabup Berau. Tentunya kita harapkan anggaran yang direalisasikan benar-benar untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dirinya mencotohkan, untuk anggaran daerah di tahun ini yang sangat besar hingga Rp 3,6 triliun, dan pengalokasian anggaran terbanyak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, harus mendapatkan pengawasan ekstra.

“Agar tidak terjadi mangkrak proyek besar yang ada di Kabupaten Berau. Sementara berdasarkan penelitian dari KPK, Berau ini sangat jauh, dimana dari 11 kabupaten kota di Kalimantan Timur, kita peringkat 2 dari bawah. Ini sangat mengkhawatirkan sehingga perlu adanya kontrol terhadap pemerintah. Dan ini harus benar- benar dilakukan,” tutupnya. (ADV/Ria)