DPRD Berau Minta DPUPR dan Perumda Cross Check IPA Tabalar Ulu

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut pengelolaan air bersih di Kampung Tabalar Ulu, wakil ketua DPRD Berau, Ahmad Rifai meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPUPR) serta Perumda Air Minum Batiwakkal segera cross check permasalahan IPA (Instalasi Pengolahan Air Bersih) . Hal ini lantaran tidak berfungsinya sarana air bersih di kampung Tabalar Ulu.

RDP yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi tersebut, Senin (22/5/2023) di hadiri Wakil I Ketua Syarifatul Syadiah, Nurung, M Yusuf, Waris dan Elita Herlina, Darlena, Dirut Perumda Batiwakkal Saipul Rahman, Kabid Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman DPUPR Radite Hari Soeryo dan Plt Camat Tabalar, Kepala kampung Sukrisno dan Rudi Panggabean Kepala Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tabalar Ulu.

“Saya minta DPUPR dan Perumda segera untuk mengkaji ulang permasalahan dan menginventarisir IPA yang tidak berfungsi di Kampung Tabalar Ulu,” kata Rifai.

Sebelumnya dalam RDP ini , baik Kepala Kampung maupun BPK memaparkan bahwa IPA di wilayahnya tidak berfungsi lantaran mesin pecampur bahan kimia serta alat di bagian penyedotan sudah berlumpur.
Kurang lebih 5 bulan masyarakat di Tabalar Ulu tidak dapat menikmati air bersih.

Dikatakan Rifai, dalam waktu dekat, eksekutif dan legislatif akan membahas anggaran, baik itu APBD 2024 maupun APBD Perubahan 2023. Karena itu, pihaknya akan mengupayakan support anggaran agar fasilitas air bersih tersebut cepat tertangani.

“Kalau memang ada anggaran yang biasa kita geser di perubahan, akan kita masukkan di perubahan. Ini akan kami bahas dalam waktu dekat,” tegas politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.

Terkait pengelolaan, Rifai meminta PDAM dan PUPR berembuk. Secara profesional pengelolaan sarana air bersih di Kampung Tabalar Ulu diserahkan ke Perumda Air Minum Batiwakkal dan pembiayaan disupport dari pemerintah.

“Kalau masyarakat yang kelola, permasalahannya tidak ada SDM yang paham,” lanjutnya.

Seperti diketahui pengelolaan IPA di Tabalar Ulu dibangun tahun 2018 senilai Rp 17 milliar dari dana APBN dikelola oleh fihak kampung Tabalar ulu.
Sedangkan anggota DPRD Berau, M Yusuf menyatakan baik DPUPR dan Perumda dapat mengungkap permasalahan krusial yang terjadi di Tabalar Ulu dengan cepat.

“Karena permasalahan air bersih merupakan kebutuhan utama kita, “ sebut politisi dari Partai Amanat Nasional ini.

Sedangkan Elita Herlina menyebut kalau air bersih itu urgen, menjadi kebutuhan sehari hari. Bahkan masalah stunting pun berkaitan dengan ketersediaan air bersih.

Baik Yusuf maupun Elita akan memberikan dorongan penuh dan siap mengawal sehingga kembali tersedianya air bersih di masyarakat.(adv/hel)